Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Humas Pemerintah Harus Cepat dan Tepat untuk Cegah Disinformasi

Kecepatan serta ketepatan dalam komunikasi publik kini menjadi faktor krusial bagi pemerintah untuk membendung penyebaran disinformasi di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa narasi resmi harus segera disampaikan agar tidak tertinggal oleh arus informasi yang bergerak sangat cepat dan masif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meutya Hafid dalam forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (04/02/2026). Acara ini mempertemukan para Kepala Biro Humas dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, hingga perwakilan pemerintah daerah untuk menyelaraskan strategi komunikasi nasional.

Menurut Menkomdigi, pemerintah saat ini tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap celah keterlambatan informasi resmi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau disinformasi yang merugikan publik.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Baca Juga: Menkomdigi Tegaskan Indonesia Dorong Integrasi Digital ASEAN Lewat QRIS dan DEFA di Forum WEF Davos

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.