PLN Gandeng Kejati Jabar Kawal Proyek Listrik dan Dorong Investasi

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) bersama PLN Group Regional Jawa Barat memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus meminimalkan risiko hukum dalam proyek strategis nasional di sektor energi.

Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi antara PLN dan Kejati Jabar sebagai upaya memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam pengawasan pembangunan, pengamanan aset negara, serta memastikan proyek infrastruktur kelistrikan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola.

Penguatan kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat pembangunan infrastruktur listrik memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas investasi, dan mendukung aktivitas industri di Jawa Barat.

General Manager PT PLN (Persero) UIP JBT Kishartanto Purnomo Putro mengatakan pembangunan ketenagalistrikan tidak hanya berfokus pada penyediaan pasokan listrik, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi jangka panjang.

“PLN berkomitmen menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kami juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi sangat penting sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pendampingan hukum,” ujar Kishartanto, Kamis (21/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kolaborasi untuk mendukung percepatan proyek, mitigasi persoalan hukum selama proses pembangunan, serta menjaga kelancaran pelaksanaan proyek ketenagalistrikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno menyambut langkah PLN tersebut dan menegaskan kesiapan Kejati Jabar untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan perlu didukung melalui proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kolaborasi PLN dan Kejati Jabar juga diarahkan untuk memastikan proyek ketenagalistrikan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.