Program Pemutihan Lampung Berlangsung Juni-Agustus 2026, Ini Daftar Diskon Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Lampung resmi menggelar program keringanan pajak dan balik nama kendaraan bermotor bagi masyarakat di wilayahnya. Program pemutihan ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Terdapat beberapa poin program keringanan yang secara resmi diberikan buat warga Lampung yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor.

Bagi wajib pajak yang menunggak selama satu tahun atau lebih hanya perlu membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan. Nominal tersebut kemudian ditambah sebesar 50 persen pokok tunggakan untuk tahun pertama saja.

Pemerintah daerah memberikan dispensasi khusus berupa penghapusan sisa tunggakan serta denda pajak yang belum terbayar. Warga Lampung juga dibebaskan sepenuhnya dari beban denda administrasi serta penerapan tarif pajak progresif.

Pihak Bapenda juga menyediakan diskon mutasi atau balik nama kendaraan untuk pengurusan dokumen di dalam daerah. Insentif ini berupa diskon sebesar 25 persen untuk kendaraan roda empat dan diskon 50 persen untuk roda dua.

Bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan masuk ke wilayah Lampung akan mendapatkan keringanan khusus. Keringanan tersebut berupa diskon PKB tahun pertama dan tahun kedua sebesar 50 persen.

Pemerintah juga memberikan apresiasi khusus bagi para pemilik kendaraan bermotor yang selama ini taat membayar pajak. Kategori wajib pajak yang taat ini akan mendapatkan diskon atau keringanan mulai dari 5 persen sampai 25 persen.

"Diskon 5 persen ini berlaku untuk kendaraan yang taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)," kata Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Jumat 5 Juni 2026.

Diskon sebesar 15 persen berlaku untuk kendaraan yang taat membayar PKB selama empat tahun berturut-turut di wilayah Lampung. Sementara potongan sebesar 20 persen diberikan untuk kendaraan yang taat empat tahun berturut-turut dengan usia kendaraan di atas 10 tahun.

Diskon tertinggi sebesar 25 persen berlaku untuk kendaraan yang empat tahun berturut-turut membayar PKB tanpa pernah menunggak. Syarat tambahan untuk mendapatkan potongan maksimal ini adalah usia kendaraan harus sudah berada di atas 15 tahun.

Insentif pemotongan ini sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat yang datang mengurus dokumen kendaraan mereka. Wagub Jihan menyebut pihaknya sempat menemukan wajib pajak yang langsung mendapatkan potongan 20 persen saat melakukan proses cek fisik.

Berikut adalah daftar diskon pajak kendaraan dalam program pemutihan Pemprov Lampung:

Diskon Pajak untuk Wajib Pajak Taat

Diskon 5%: Berlaku untuk pemilik kendaraan yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.

Diskon 15%: Berlaku untuk kendaraan yang taat membayar PKB selama empat tahun berturut-turut di wilayah Provinsi Lampung.

Diskon 20%: Berlaku untuk kendaraan yang taat membayar PKB selama empat tahun berturut-turut dan usia kendaraan sudah di atas 10 tahun.

Diskon 25%: Berlaku untuk kendaraan yang taat membayar PKB selama empat tahun berturut-turut, tidak pernah menunggak, dan usia kendaraan di atas 15 tahun.

Diskon Mutasi dan Balik Nama (BBNKB)

Diskon 25%: Potongan biaya untuk proses Mutasi atau Balik Nama Dalam Daerah khusus kendaraan roda empat (mobil).

Diskon 50%: Potongan biaya untuk proses Mutasi atau Balik Nama Dalam Daerah khusus kendaraan roda dua (motor).

Diskon PKB 50%: Keringanan khusus berupa potongan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50% pada tahun ke-1 dan ke-2 bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke wilayah Provinsi Lampung.

Keringanan untuk Penunggak Pajak

Baca Juga: DJP Tegaskan PT dan CV Tak Otomatis Kena Pajak 22 Persen Usai Keluar dari Skema UMKM

Diskon Pokok Tunggakan: Wajib pajak yang menunggak 1 tahun atau lebih hanya perlu membayar PKB tahun berjalan ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan tahun-tahun berikutnya dihapus.

Bebas Denda & Progresif: Penghapusan 100% denda keterlambatan serta pembebasan dari tarif pajak progresif.