Gibran Janjikan MBG Punya Tata Kelola yang Baik

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Gibran menyatakan perbaikan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar berdampak bagi penerima manfaat.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," kata Gibran dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pembenahan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta terbebas dari praktik korupsi.

Gibran menilai langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat kemampuan fiskal negara.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah menyatakan akan melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menyusul pelantikan jajaran baru pimpinan Badan Gizi Nasional.

Selain memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat, pembenahan juga dilakukan terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan pegawai BGN tidak diperbolehkan memiliki SPPG guna menghindari potensi konflik kepentingan.

Baca Juga: Wacana Prabowo–Teddy Muncul, Gibran Bakal Tersingkir

Pernyataan tersebut disampaikan Agustina usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Senin (15/6).

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap penguatan tata kelola dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.