PSI Serang Balik PDIP Soal Isu Ijazah Jokowi

Ketegangan politik terkait isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan respons keras terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

PSI menilai desakan PDIP agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke publik tidak tepat, bahkan dianggap membuka kembali ruang konflik politik yang seharusnya sudah selesai di ranah hukum dan administrasi pemilu.

Juru bicara PSI, Bestari Barus, menegaskan bahwa PDIP seharusnya menjadi pihak yang paling memahami dan mengetahui riwayat administrasi pencalonan Jokowi sejak awal karier politiknya.

Menurutnya, seluruh proses pencalonan Jokowi di berbagai kontestasi politik, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, tidak lepas dari peran PDIP sebagai partai pengusung utama.

"Kalau soal ijazah, ya kita tunggu saja waktunya nanti. Harusnya masyarakat itu bisa mengonfirmasi ke Djarot. Masa dari dulu tidak tahu?” sindir Bestari.

Pernyataan PSI ini merupakan respons langsung terhadap kritik Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang sebelumnya meminta agar Jokowi membuka dokumen ijazah aslinya untuk meredakan polemik yang kembali mencuat di ruang publik.

PSI menilai desakan tersebut tidak produktif dan cenderung memperpanjang perdebatan politik yang sensitif.

Dalam tanggapannya, PSI juga menyinggung bahwa seluruh proses verifikasi administrasi pencalonan Jokowi sudah melalui mekanisme resmi di lembaga penyelenggara pemilu, sehingga tidak semestinya dipersoalkan kembali secara terbuka tanpa dasar hukum baru.

PSI menolak memperpanjang polemik dan memilih tetap melanjutkan agenda politik internal mereka.