DKI Jakarta Buka Peluang Insentif Mobil Hybrid, Regulasi Baru Dikaji

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang mengkaji pemberian insentif bagi mobil hybrid sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi.

Kajian tersebut berpotensi mencakup penyusunan regulasi baru, termasuk kemungkinan pemberian fasilitas yang selama ini dinikmati kendaraan listrik berbasis baterai atau electric vehicle (EV).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan peluang pemberian insentif bagi kendaraan hybrid masih akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

"Iya nanti regulasinya tentu akan kita kaji lagi kembali," ujar Budi usai menghadiri peluncuran layanan terbaru Bluebird Prime di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Meski demikian, Budi menegaskan fokus utama Pemprov DKI saat ini masih pada percepatan elektrifikasi kendaraan operasional pemerintah daerah. Program tersebut menjadi bagian dari target pengurangan emisi dan peningkatan kualitas udara di Jakarta.

Pemprov DKI menargetkan seluruh armada angkutan milik pemerintah daerah telah beralih menjadi kendaraan listrik pada 2030. Sementara itu, sebanyak 50% armada ditargetkan sudah menggunakan EV pada 2027.

"Kita mencontohkan untuk diri kita sendiri, di mana seluruh angkutan kita di tahun 2030 itu sudah ... dan di tahun 2027, 50%-nya sudah EV juga," kata Budi.

Selain mempercepat elektrifikasi armada pemerintah, Pemprov DKI juga mendorong perusahaan transportasi dan operator angkutan berbasis aplikasi untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik dalam operasionalnya.

Menurut Budi, keterlibatan pelaku usaha menjadi faktor penting untuk menekan emisi kendaraan bermotor yang masih menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara di Jakarta.

"Dan tentunya kami juga mendorong untuk para aplikator dan semua operator, memang kita menunjang juga dan peduli terkait masalah lingkungan dan emisi kita saat ini, kita mendorong agar para perusahaan dan operator bisa menggunakan EV," ujarnya.