Said Didu: Prabowo Menyalakan Tiga Obor Perbaikan Bangsa

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu mengungkapkan alasannya mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menakhodai Indonesia periode 2024–2029.

Menurutnya, dukungan tersebut diberikan karena Prabowo menyalakan tiga obor perbaikan bangsa untuk masa depan yang lebih baik dan bersih.

"Manusia Merdeka (Muhammad Said Didu) mendukung Prabowo karena menyalakan 3 (tiga) Obor perbaikan bangsa ke depan yaitu: 1. Obor penertiban Oligarki perusak bangsa, 2. obor pemberantasan korupsi, dan 3. obor pengembalian asset negara yang dirampok oleh Oligarki," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (17/7).

Sebagai informasi, sejak menjabat pada 20 Oktober 2024, Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak oligarki:

1. Ultimatum dan Sita Aset Pengusaha Hutan Nakal lewat Satgas PKH

Pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Melalui satgas ini, Presiden Prabowo memberikan ultimatum keras kepada para pengusaha besar yang menguasai atau merambah kawasan hutan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Dampaknya bagi oligarki: Mereka dipaksa mengembalikan aset tersebut ke negara, asetnya disita, dan wajib membayar denda pidana yang sangat besar demi memulihkan kerugian negara.

2. Pengetatan Ekspor Komoditas Strategis Melalui BUMN

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur bahwa ekspor komoditas strategis nasional—seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan mineral hasil hilirisasi—wajib dilakukan atau dikonsolidasikan di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dampaknya bagi oligarki: Kebijakan ini menutup celah ekspor bebas (under-invoicing) dan manipulasi pajak yang selama ini dilakukan pengusaha batubara dan sawit swasta untuk melarikan keuntungan modal (capital flight) ke luar negeri.

3. Pemberantasan "Bekingan" Aparat terhadap Pengusaha Curang

Dalam salah satu arahannya kepada jajaran TNI dan Polri, Presiden Prabowo secara blak-blakan menyoroti sulitnya menindak pengusaha curang karena mereka kerap memiliki "bekingan" atau perlindungan dari oknum berseragam. Presiden menginstruksikan pembersihan total dan melarang keras aparat menjadi tameng bisnis ilegal.

Dampaknya bagi oligarki: Memutus jaringan patronase (perlindungan hukum informal) yang selama ini membuat para pengusaha nakal kebal hukum saat mengeruk sumber daya alam.

4. Kewajiban Parkir Devia Hasil Ekspor (DHE) di Dalam Negeri

Baca Juga: Kebijakan Dinilai Tak Populer, Penasihat Presiden Sebut Pengamat Banyak yang Keliru Pahami Langkah Catur Prabowo

Pemerintah memperketat pengawasan dan mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) berskala besar untuk menyimpan dan menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di dalam sistem perbankan dalam negeri.

Dampaknya bagi oligarki: konglomerat ekstraktif tak lagi bebas menyembunyikan dolar di luar negeri, memperkuat likuiditas rupiah.