Pemerintah Pertajam Target Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026). 

Rakortas tersebut membahas refocusing penerima manfaat Program MBG, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah isu strategis lainnya guna mempercepat pelaksanaan program.

Dalam rapat tersebut, Zulkifli menegaskan pemerintah menargetkan sejumlah langkah strategis dapat diselesaikan dalam jangka pendek, khususnya terkait penguatan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yakni Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. 

Selanjutnya, pemerintah juga memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.

"Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan [pendataan] yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan," katanya.

Selain memprioritaskan wilayah 3T, pemerintah juga memfokuskan intervensi kepada kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat Program MBG dapat diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan secara tepat sasaran.

"Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir," imbuhnya.

Baca Juga: Jumlah Penerima MBG Berpotensi Menyusut, BGN Bersihkan 6 Juta Data Ganda

Baca Juga: Terungkap Penyebab Data MBG Membengkak, Satu Anak Bisa Tercatat Terima Dua Porsi Sekaligus

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memprioritaskan daerah 3T dan kelompok sasaran prioritas dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.

"Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak," tandasnya.

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung proses pendataan penerima manfaat guna memastikan program berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.