Skema Rp240 Triliun KDMP: Saatnya Transparansi Mengalahkan Spekulasi

Nilai pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang berpotensi mencapai Rp240 triliun bukan lagi angka yang bisa dipandang biasa. Dalam skema tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi pihak yang menerima pembiayaan untuk mempercepat pembangunan gerai, pergudangan, dan berbagai sarana pendukung. Besarnya dana yang terlibat membuat tuntutan terhadap transparansi menjadi hal yang wajar.

Hal pertama yang perlu ditegaskan, menyebut Agrinas bukan berarti menuduh perusahaan tersebut melakukan korupsi. Tuduhan semacam itu membutuhkan pembuktian hukum, bukan dugaan. Namun, justru karena nilai proyek sangat besar dan posisi Agrinas sangat strategis, publik berhak meminta keterbukaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, pembiayaan KDMP dilakukan melalui kredit perbankan kepada Agrinas. Plafon pembiayaan setiap koperasi maksimal Rp3 miliar yang berasal dari bank-bank milik negara. Dengan target sekitar 80.000 koperasi, total pembiayaan berpotensi mencapai sekitar Rp240 triliun.

Nominal sebesar itu menuntut pengawasan yang sebanding. Bukan karena Agrinas telah dianggap bersalah, melainkan karena setiap penggunaan dana publik dalam jumlah besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pertanyaan yang muncul pun sesungguhnya sederhana. Untuk apa dana tersebut dibelanjakan? Berapa yang benar-benar berubah menjadi aset? Berapa harga pembangunan setiap gerai? Siapa kontraktor dan pemasoknya? Bagaimana proses pemilihan vendor dilakukan? Berapa biaya material, tenaga kerja, logistik, hingga manajemen proyek? Dan yang paling mendasar, apakah seluruh biaya tersebut berada pada tingkat yang wajar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman. Sebaliknya, bagi perusahaan yang bekerja secara bersih, keterbukaan justru menjadi perlindungan terbaik terhadap berbagai spekulasi.

Keraguan Publik Perlu Dijawab

Keraguan publik muncul bukan tanpa alasan. Investigasi BBC News Indonesia menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan KDMP, mulai dari lokasi gerai yang dinilai tidak lazim, koperasi yang belum beroperasi, hingga unit yang akhirnya tutup. Selain itu, terdapat sorotan terhadap pengadaan, pendampingan, serta pola pelaksanaan proyek.

Temuan jurnalistik bukanlah putusan pengadilan. Namun, temuan tersebut juga tidak semestinya diabaikan. Sebaliknya, hal itu layak dipandang sebagai sinyal agar dilakukan pemeriksaan lebih dini.

Keraguan tersebut semakin menguat setelah DPD GMNI DKI Jakarta melaporkan dugaan penyimpangan proyek KDMP kepada Kejaksaan Agung pada Mei 2026. Pelapor menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp112 triliun.

Angka tersebut tentu harus ditempatkan secara proporsional. Nilai itu merupakan klaim pelapor, bukan hasil audit negara dan bukan pula kerugian negara yang telah berkekuatan hukum.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan pengadilan opini di media sosial, melainkan pemeriksaan yang objektif.

Jika terdapat dugaan mark-up, lakukan audit. Jika bangunan tidak sesuai spesifikasi, lakukan pemeriksaan. Jika harga barang dinilai tidak wajar, buka dokumennya. Jika proses pengadaan tidak sesuai prosedur, jelaskan kepada publik. Sebaliknya, apabila seluruh proses terbukti sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka.

Audit Bukan Ancaman

Kritik terhadap penggunaan uang negara tidak seharusnya dipandang sebagai sikap anti-pemerintah. Justru pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penulis juga mengaitkan pentingnya pengawasan dengan kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketika Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program tersebut pada Juni 2026.

Perbandingan itu bukan untuk menyamakan kedua program, melainkan menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah tetap harus berada dalam koridor pengawasan hukum.

Semakin besar sebuah proyek, semakin dekat dengan pusat pengambilan kebijakan, dan semakin besar dana publik yang digunakan, semakin kuat pula mekanisme pengawasannya.

Karena itu, Agrinas tidak memerlukan penghakiman publik, melainkan audit yang independen, transparan, dan dapat diuji.

Publik memang tidak perlu mengetahui seluruh urusan internal perusahaan. Namun, ketika sebuah perusahaan memperoleh penugasan strategis negara dengan skema pembiayaan yang melibatkan dana publik, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.

Terlebih, PMK Nomor 15 Tahun 2026 menempatkan dukungan pemerintah sebagai penopang likuiditas pembiayaan bank dalam skema tersebut. Dengan demikian, di balik hubungan antara pemerintah, perbankan, dan Agrinas, terdapat kepentingan masyarakat sebagai sumber utama dana publik.

Transparansi Membangun Kepercayaan

Pernyataan bahwa seluruh proses telah sesuai PMK belum cukup menjawab seluruh pertanyaan. PMK memberikan dasar hukum, sedangkan audit memastikan apakah pelaksanaannya telah berlangsung secara wajar, ekonomis, dan memberikan manfaat.

Sebuah proyek dapat memenuhi aspek administratif, tetapi belum tentu efisien. Harga dapat sesuai prosedur, tetapi belum tentu wajar. Bangunan dapat selesai, tetapi belum tentu memberikan manfaat optimal.

Di sinilah peran BPKP, inspektorat, bank-bank Himbara, dan aparat penegak hukum menjadi penting. Pengawasan semestinya dilakukan sejak awal, bukan menunggu persoalan berkembang menjadi polemik.

Apabila Agrinas terbukti bekerja sesuai ketentuan, audit justru akan memperkuat reputasi perusahaan. Sebaliknya, apabila ditemukan kesalahan administrasi, perlu dilakukan perbaikan. Jika terdapat kerugian negara, harus ada pertanggungjawaban. Dan apabila ditemukan unsur pidana, penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai Agrinas. Isu yang lebih besar adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.

Rp240 triliun merupakan nilai yang terlalu besar untuk dikelola hanya dengan narasi kepercayaan. Jika pemerintah meyakini seluruh proses berjalan sesuai aturan, maka audit seharusnya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi, bukan ancaman.