Prabowo Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Bukan Untuk Mengejar Kekayaan Pribadi

Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk bantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, termasuk dengan melaporkan kekayaan dan/atau pendapatan pribadi. Lantaran data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut bakal turut mempengaruhi kebijakan makro dan penyusunan APBN. 

"Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kepala Negara mengatakan, sudah lebih dari 10 tahun pemerintah belum melakukan pembaharuan data dalam menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang berputar di Indonesia.  

Oleh karena itu, Prabowo hendak memastikan Sensus Ekonomi 2026 bisa berjalan sukses hingga akhir Agustus 2026, dengan melibatkan sekitar 251.000 petugas yang bekerja di seluruh desa di Indonesia. 

"Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya," pinta Prabowo. 

Prabowo juga memastikan data yang dihimpun oleh BPS tersebut tidak akan dipakai untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi dari pengisi survey.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Bursa Mineral Mulai 2027, RI Siapkan Harga Acuan Komoditas Sendiri

Baca Juga: Prabowo Dorong Demutualisasi BEI, Bidik Bursa Naik Kelas Jadi Salah Satu Terbesar di Dunia

Baca Juga: Prabowo Bongkar Isi PFII: Pasar Modal, Bullion hingga Family Office Bakal Berkumpul di RI

"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," tegasnya. 

Sebagai contoh, di RAPBN 2027, pemerintah mengasumsikan besar Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp27.987 triliun. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

"Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil," kata Prabowo.