Menkeu Tegaskan Pemerintah Siapkan Dukungan Pembiayaan Penanganan Bencana Gempa NTT

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mendukung kebutuhan pembiayaan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana hingga proses pemulihan masyarakat terdampak. Dalam keterangan resmi, Senin, (17/08/2026).

“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Purbaya, Purbaya dalam rapat Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI, Minggu (16/8/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan bencana melalui anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan awal dalam merespons bencana.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” jelasnya.

Baca Juga: Masyarakat Siap-siap! Purbaya Bakal Pungut Pajak Baru Jika Hal Ini Terjadi

Menurut Purbaya, apabila dana BNPB tidak mencukupi, pemerintah akan menambah dukungan anggaran sesuai kebutuhan. Penanganan bencana dilakukan secara bertahap, mulai dari respons kedaruratan hingga rekonstruksi.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” kata Purbaya.

Pemerintah juga memiliki dana siaga yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana. Purbaya menegaskan dana tersebut telah disiapkan untuk merespons kebutuhan bencana.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah memastikan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.