Prabowo Minta Syarat Rekrutmen Suku Dayak Pedalaman Disesuaikan, TNI: Akan Ditindaklanjuti

Mabes TNI menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian syarat perekrutan Suku Dayak Pedalaman menjadi prajurit TNI. Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu jajaran TNI di Hambalang, Bogor.

Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan TNI akan mengikuti petunjuk yang diberikan Presiden. “Segala petunjuk dan arahan Bapak Presiden, TNI akan menindaklanjuti,” kata Nas saat dihubungi, Minggu (30/8/2026).

Nas mengatakan TNI pada prinsipnya membuka kesempatan bagi seluruh putra-putri bangsa untuk mengabdi sebagai prajurit. Namun, bentuk penyesuaian syarat bagi calon prajurit dari Suku Dayak Pedalaman masih akan dibahas.

“Mengenai mekanisme dan bentuk penyesuaiannya, akan disampaikan setelah pembahasan dan penetapannya selesai,” katanya. TNI belum merinci persyaratan apa saja yang nantinya akan disesuaikan.

Sebelumnya, Prabowo memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala staf angkatan ke kediamannya di Hambalang pada Sabtu (29/8/2026) malam. Sejumlah menteri juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta perkembangan mengenai sejumlah persoalan. Salah satunya adalah penyesuaian syarat perekrutan masyarakat Suku Dayak Pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

Selain persoalan rekrutmen, pertemuan tersebut membahas penanganan sejumlah bencana. Pembahasannya mencakup kondisi pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra.

Baca Juga: Prabowo Langsung Panggil Kapolri dan Panglima TNI Bahas Rekrutmen Warga Dayak Bertato Dibolehkan Jadi Aparat

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI, penanganan beberapa bencana antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatra,” demikian pernyataan Seskab RI.

Arahan tersebut menjadi perhatian TNI karena berkaitan dengan kesempatan masyarakat dari wilayah pedalaman untuk mengabdi melalui institusi militer. TNI menyatakan mekanisme lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pembahasan dan penetapan selesai.