Reshuffle Kabinet Prabowo: Siapa Menteri yang Terancam Lengser?

Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat menjelang dua tahun masa kepemimpinan. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Wattihelu, menilai evaluasi kabinet kali ini menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas kerja para menteri. Menurutnya, seorang menteri yang gagal memenuhi target program layak menjadi perhatian Presiden, apalagi jika lebih sibuk dengan aktivitas politik ketimbang menjalankan tugas pemerintahan.

Baca Juga: Jika Prabowo Pilih Gibran, PDIP–Anies Bisa Tumbangkan Petahana

“Menurut saya, perlu. Tetapi ukurannya jangan semata-mata apakah seorang menteri berbicara tentang 2029 atau tidak. Ukurannya harus kinerja,” kata Dahlan dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/9).

Ia menambahkan, aktivitas politik seorang menteri tidak otomatis menjadi alasan pencopotan. Sebab, banyak menteri berasal dari partai politik yang memang memiliki kepentingan elektoral. Persoalan muncul jika aktivitas politik tersebut mengganggu tugas utama sebagai pembantu Presiden.

“Itu bukan sesuatu yang ilegal atau otomatis salah. Menteri juga kader partai dan partai memang mempunyai kepentingan elektoral,” ucapnya.

Dahlan menekankan perlunya membedakan kategori menteri. Pertama, mereka yang aktif berpolitik tetapi tetap mencapai target kerja. Kedua, mereka yang bekerja namun lambat dalam pencapaian. Dan terakhir, mereka yang lebih sibuk membangun citra politik sementara program kementeriannya tidak berjalan optimal.

“Presiden perlu melihat secara objektif: siapa yang target kerjanya tercapai, siapa yang lambat, siapa yang lebih sering membangun citra politik daripada menjelaskan hasil kerja kementeriannya, dan siapa yang kebijakannya tidak sejalan dengan prioritas Presiden,” jelasnya.

Menurut Dahlan, reshuffle akan kehilangan makna jika hanya dijadikan alat menghukum menteri yang dianggap kurang loyal secara politik. Loyalitas, kata dia, seharusnya diukur dari kemampuan menjalankan mandat pemerintahan dan menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

“Jadi, jangan sampai evaluasi kabinet berubah menjadi evaluasi berdasarkan loyal atau tidak loyal secara politik. Yang harus dinilai adalah loyalitas terhadap mandat pemerintahan yang diwujudkan melalui kinerja,” ujarnya.

Ia menegaskan, menteri yang aktif berpolitik tidak serta-merta harus tersingkir selama mampu memenuhi target kerja. Sebaliknya, jika aktivitas politik berjalan beriringan dengan buruknya kinerja kementerian, hal itu harus menjadi alarm bagi Presiden.

Baca Juga: Rocky Gerung Pernah Masuk Bursa Kabinet, Kini Melempem ke Prabowo

Dahlan mendorong Presiden Prabowo menggunakan indikator konkret dalam evaluasi, seperti pencapaian program, kualitas dan serapan anggaran, dampak kebijakan terhadap masyarakat, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta koordinasi antarkementerian.

“Presiden perlu menggunakan indikator kinerja yang terukur, target program, serapan dan kualitas anggaran, dampak kepada masyarakat, penyelesaian masalah, serta koordinasi antarkementerian, bukan sekadar melihat siapa yang paling sering tampil mendukung Presiden,” pungkasnya.