Bahlil Siap Pangkas Birokrasi demi Kejar PLTS 100 GWp

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, siap menyederhanakan perizinan dalam mempercepat akselerasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp). Program ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun di sisa masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Urgensi pemanfaatan energi surya didasari oleh besarnya potensi yang dimiliki RI. Di saat bersamaan, kondisi geopolitik yang tidak menentu mendorong RI untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan berbasis energi bersih, selaras dengan visi mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam hal ini, kata Bahlil, apabila perusahaan memiliki portofolio penguasaan teknologi di bidang PLTS, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan agar proses tender tidak berlangsung lama.

"Kita pangkas birokrasinya. Kalau memang ekonomis, kita tunjuk dia saja. Tidak usah terlalu lama, terputar-putar, terlalu banyak (proses). Yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win. Itu win-win, itu yang paling penting," ujar Bahlil dalam gelaran Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Adapun program PLTS 100 GWp telah resmi diluncurkan dengan tahap awal pembangunan dan groundbreaking 14 proyek di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Kapasitas proyek pada tahap awal mencapai sekitar 5,3 GWp.

"Khusus untuk PLTS 100 gigawatt, kami rencanakan tiga tahun. Tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama. Dalam perencanaan, kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt proses tendernya harus mulai berjalan," lanjutnya.

Baca Juga: OJK Lihat Proyek PLTS 100 GWp Bisa Jadi Mesin Bisnis Baru Asuransi

Baca Juga: B50 Berhasil Setop Impor Solar, Kini Bahlil Bidik E50 untuk Hentikan Impor Bensin

Di lokasi yang sama, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan KESDM Tri Winarno menyebut penyederhanaan perizinan tersebut tidak akan dituangkan dalam bentuk peraturan.

"Kayak semacam SOP saja," ungkap Tri.

"Misalnya tender-tender yang memakan waktu lama, seperti kajiannya terlalu lama. Kemudian kalau terjadi gagal lelang, lalu ada jeda sebelum dilelang kembali, dan lain sebagainya, itu yang dipangkas," tutupnya.