​Bahlil Godok Revisi RUPTL PLN demi Jalankan Program PLTS 100 GWp

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan proses revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 tengah dilakukan untuk mengakomodasi program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Bahlil menjelaskan, penyesuaian RUPTL diperlukan agar program tersebut memiliki landasan kebijakan yang jelas.

“Pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL. Karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya. RUPTL ini kita sedang akan melakukan penggodokan,” ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Sebelum adanya rencana pengembangan PLTS 100 GWp, RUPTL PLN 2025-2034 telah memuat rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76% di antaranya berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Selain melakukan penyesuaian RUPTL, Bahlil juga mendorong penyederhanaan proses birokrasi dalam pelaksanaan tender proyek PLTS 100 GWp.

Menurutnya, percepatan tersebut diperlukan mengingat Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Di sisi lain, dinamika geopolitik global mendorong pemerintah memperkuat ketahanan sistem kelistrikan berbasis energi bersih, sejalan dengan target mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Bahlil mengatakan, perusahaan yang memiliki rekam jejak serta penguasaan teknologi di bidang PLTS dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mempercepat proses tender.

“Kita pangkas birokrasinya. Kalau memang ekonomis, kita tunjuk dia saja. Tidak usah terlalu lama, terputar-putar, terlalu banyak proses. Yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win. Itu yang paling penting,” ujar Bahlil.

Program PLTS 100 GWp sendiri telah resmi diluncurkan pemerintah melalui tahap awal pembangunan dan groundbreaking 14 proyek yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, serta Kepulauan Riau. Total kapasitas tahap awal tersebut mencapai sekitar 5,3 GWp.

Bahlil menargetkan program PLTS 100 GWp dapat direalisasikan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahap awal, pemerintah telah meluncurkan sekitar 5,5 GWp, sementara proses tender untuk tambahan kapasitas sekitar 25-30 GWp ditargetkan mulai berjalan.

“Khusus untuk PLTS 100 gigawatt, kami rencanakan tiga tahun. Tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama. Dalam perencanaan, kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt proses tendernya harus mulai berjalan,” lanjutnya.

Di lokasi yang sama, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan penyederhanaan proses tersebut tidak akan dituangkan dalam bentuk regulasi baru, melainkan melalui standar operasional prosedur (SOP).

“Kayak semacam SOP saja,” ujar Tri.

Menurut Tri, salah satu aspek yang akan dipangkas adalah proses tender yang selama ini membutuhkan waktu panjang, mulai dari kajian hingga jeda waktu apabila proses lelang mengalami kegagalan.

Baca Juga: Masuk RUPTL, Potensi PLTP Gunung Ungaran 55 MW Masih Harus Dibuktikan

Baca Juga: Bahlil Siap Pangkas Birokrasi demi Kejar PLTS 100 GWp

“Misalnya tender-tender yang memakan waktu lama, seperti kajiannya terlalu lama. Kemudian kalau terjadi gagal lelang, lalu ada jeda sebelum dilelang kembali, dan lain sebagainya, itu yang dipangkas,” katanya.

PLTS 100 GWp Tarik Peluang Investasi Jumbo

Bahlil menyampaikan pengembangan PLTS 100 GWp akan membuka peluang investasi besar dengan kebutuhan dana mencapai sekitar US$70 miliar hingga US$73 miliar.

“Ini bukan pasar kecil, Bapak-Ibu semua. Ini pasar yang sangat besar,” ujar Bahlil.

Menurutnya, Indonesia perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan energi surya agar peluang ekonomi dari proyek tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap membuka peluang masuknya investasi maupun produk dari luar negeri apabila kebutuhan domestik belum mampu memenuhi permintaan. Namun, kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif agar tidak menghambat perkembangan industri dalam negeri.

“Kalau dalam negerinya tidak cukup, kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif. Kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk dari luar, kemudian mematikan produk dalam negeri,” pungkasnya.