Jokowi Ketawa Waktu Dengar Denny Indrayana Ngomong Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Terencana

Mantan Presiden Jokowi akhirnya menanggapi rentetan isu yang tengah menjadi sorotan publik, mulai dari sengketa keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik anaknya yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Menyikapi gugatan Denny Indrayana soal dugaan manipulasi Terstruktur, Sistematis, dan Terencana (TST) yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Gibran, Jokowi menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan masalah tersebut pada mekanisme peradilan.

"Soal ijazah Mas Gibran, ini sudah masuk wilayah hukum. Kita mengikuti proses hukum yang ada. Soal desakan agar dianulir, itu proses hukum nanti yang menentukan mahkamah," ujar Jokowi.

Untuk meluruskan simpang siur di publik, Jokowi merinci riwayat pendidikan Gibran. Ia memaparkan bahwa Gibran menempuh pendidikan dasar di SDN 16 Surakarta dan SMPN 1 Surakarta, sebelum melanjutkan jenjang setingkat SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura.

Setelahnya, Gibran melanjutkan studi ke UTS Insearch (Australia) dan Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Terkait tudingan manipulasi administrasi, Jokowi menepisnya dengan alasan bahwa seluruh dokumen persyaratan telah diverifikasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jauh sebelum pelantikan. Ia juga menyayangkan narasi yang menuntut putranya mengambil ujian penyetaraan.

"Kecurangan apa? He-he-he, apanya yang curang? Nyatanya persyaratannya diterima oleh KPU. Masa sudah sekolah di luar (negeri), disuruh ikut ujian Paket C lagi," tambahnya.

Optimistis PSI Tembus Ambang Batas Parlemen

Selain polemik sengketa Pilpres, Jokowi juga dimintai tanggapan mengenai manuver sejumlah partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengusulkan kenaikan syarat ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Merespons usulan tersebut, Jokowi merespons dengan santai dan menyatakan kesiapannya menghadapi angka berapa pun yang akan ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Pernyataan ini disampaikannya seraya menyinggung nasib Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

"Mau 5 (persen) oke, mau 6 oke, 7 oke, 8 oke. Kalau PSI kan saat ini masih nonparlemen, dan aturan PT (Parliamentary Threshold) belum diputuskan. Saya optimis PSI bisa lolos," tandasnya.