ESDM Jamin Proyek PLTS 100 GW Tak Bebani Tarif Listrik Masyarakat

Kekhawatiran publik mengenai potensi lonjakan tarif listrik di tengah masifnya rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW) akhirnya dijawab pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin bahwa transisi ke energi bersih tidak akan membebani kantong masyarakat, bahkan berpotensi menekan biaya kelistrikan nasional.

Isu keterjangkauan tarif ini menjadi sorotan utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Koordinator Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Hendro Gunawan, menegaskan bahwa harga keekonomian kelistrikan telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi membuat harga energi surya kini sangat kompetitif, bahkan sanggup menyaingi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

"Jadi saya kira tidak perlu khawatir bahwa nanti akan membebani konsumen, justru nanti bisa jadi akan lebih murah karena PLTS sendiri kan sebenarnya sudah bisa bersaing dengan batu bara sebenarnya," ujar Hendro.

Biaya Teknologi Anjlok, Industri Rela Bayar Lebih

Optimisme pemerintah mengenai tarif listrik yang ramah di dompet konsumen ini bukan tanpa alasan. Perencana Ahli Pertama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hasan Maksum, menjelaskan bahwa biaya modal (capital expenditure/capex) pembangunan PLTS dan komponen pendukungnya seperti baterai terus menunjukkan tren penurunan signifikan.

"Diproyeksi harga PLTS itu per MW nya bakal semakin murah. Kalo gak salah sekarang itu sekitar US$ 500.000 per MW capex nya. Termasuk baterai juga, itu akan semakin murah," papar Hasan.

Menariknya, tren green industry global turut mengubah peta kebutuhan energi. Di saat konsumen rumah tangga menuntut jaminan tarif murah, sektor industri justru tidak keberatan merogoh kocek lebih demi beralih ke energi bersih agar produk mereka memenuhi standar rendah emisi di pasar internasional.

"Industri kita itu rela untuk membayar lebih demi bisa pakai EBT, salah satunya PLTS," lanjutnya.

Tantangan Kelistrikan di Wilayah 3T

Meski biaya teknologi PLTS terus menipis, Hendro mengungkapkan bahwa pengembangan PLTS berkapasitas besar (utility scale) akan bergerak jauh lebih cepat jika terhubung langsung dengan jaringan PLN. Sementara itu, porsi PLTS atap yang dipasang mandiri umumnya berkapasitas lebih kecil.

Di sisi lain, pemanfaatan energi matahari ini menjadi kunci strategis pemerintah untuk mengalirkan listrik ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Tantangannya, lokasi yang terpencil dan biaya instalasi yang tinggi membuat proyek di wilayah 3T kurang melirik minat pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Baca Juga: PLN Indonesia Power Garap PLTS-BESS Rp3,3 Triliun di Sulawesi Tengah

Baca Juga: ​Bahlil Godok Revisi RUPTL PLN demi Jalankan Program PLTS 100 GWp

Guna memastikan keadilan energi tanpa membebankan biaya mahal kepada warga lokal, pemerintah bakal menyiagakan skema penugasan khusus kepada PT PLN (Persero) untuk menggarap PLTS di wilayah-wilayah perbatasan tersebut.

"Nah, yang jadi perhatian itu sebenarnya daerah-daerah 3T. Karena kan ini daerahnya jauh, biaya instalasinya kan cukup mahal dan tentu ini mungkin tidak menarik bagi IPP," pungkas Hendro.