Prabowo Disebut Tidak Mau Lagi dengan Gibran, Tiga Nama Pengganti Mulai Muncul

Masa depan duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi bahan perbincangan politik. Di tengah gugatan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kini diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK), muncul klaim bahwa Prabowo disebut mulai mempertimbangkan konfigurasi berbeda untuk kepemimpinan nasional mendatang.

Jurnalis investigasi Tempo, Hussein Abri Yusuf mengungkap adanya dinamika di sejumlah lingkaran elite yang menurutnya berkaitan dengan kemungkinan perubahan konfigurasi tersebut. Ia menyebut informasi itu dihimpun dari berbagai lingkungan, mulai dari Partai Gerindra, PSI, lingkaran Joko Widodo hingga kelompok relawan.

"Per hari ini, Prabowo mungkin saja tidak mau dengan Gibran lagi. Makanya muncul tiga nama, Teddy Indra Wijaya, Sugiono, dan Sudaryono," kata Hussein dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Jumat (25/9/2026). 

Baca Juga: Mahfud: Meski Hakim Bersalah, Terpilihnya Prabowo-Gibran Tidak Bisa Dibatalkan

Tiga nama tersebut bukan figur yang asing di lingkar pemerintahan Prabowo. Teddy Indra Wijaya saat ini menjabat Sekretaris Kabinet, Sugiono merupakan Menteri Luar Negeri sekaligus kader Partai Gerindra, sedangkan Sudaryono merupakan kader Gerindra yang kini memimpin Badan Gizi Nasional. 

Menurut Hussein, munculnya tiga nama tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai perubahan aturan kepemiluan, termasuk pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu, dapat ikut mempengaruhi konfigurasi dukungan politik.

Baca Juga: Jokowi Santai soal Ijazah Gibran Digugat hingga Ada Ancaman Pemakzulan: Yang Saya Tahu...

Salah satu isu yang disoroti adalah wacana kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen hingga 7 persen. Jika aturan tersebut diterapkan, menurut Hussein, peta partai politik yang dapat memiliki kursi di DPR juga akan mengalami perubahan.

"Kalau PSI nggak bisa lolos, berarti kan nggak bisa mengajukan Gibran lagi. Jika RUU Pemilu menerapkan threshold yang ketat, otomatis ruang politik untuk pengusungan akan berubah," ujar Hussein.