Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mendagri Tito Desak Peran Aktif Pemda Kendalikan Inflasi: Ini Soal Perut Rakyat

        Mendagri Tito Desak Peran Aktif Pemda Kendalikan Inflasi: Ini Soal Perut Rakyat Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pengendalian inflasi di daerah melalui pemantauan harga secara berkala. Pemerintah akan mengirim tim ke daerah yang mencatat kenaikan harga selama tiga pekan berturut-turut untuk mengecek penyebab dan mencari solusi.

        Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi di daerah berkontribusi terhadap capaian inflasi nasional. Menurutnya, inflasi nasional merupakan hasil agregat dari kerja pemerintah pusat dan daerah.

        “Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

        Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.

        Tito menjelaskan, dinamika harga di daerah, terutama komoditas pangan, dapat berubah dengan cepat sehingga perlu dipantau secara berkala. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan intervensi pemerintah dapat diarahkan sesuai penyebab kenaikan harga.

        Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait, kata Tito, secara rutin memonitor perkembangan pengendalian inflasi di daerah. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah digelar setiap pekan dengan membahas berbagai komponen pemicu inflasi, mulai dari volatile food, administered prices, hingga core inflation.

        “Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata dia.

        Baca Juga: Harga Beras Masih Naik di 135 Daerah, Kemendagri Minta Evaluasi

        Baca Juga: Tito Minta Tambahan Rp5,28 Triliun, Total Anggaran 2027 Kemendagri Tembus Rp10,93 Triliun

        Baca Juga: Tito Minta Tambahan Rp5,28 Triliun, Total Anggaran 2027 Kemendagri Tembus Rp10,93 Triliun

        Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga memetakan faktor yang menyebabkan kenaikan harga di masing-masing daerah. Apabila suatu daerah mencatat kenaikan harga secara berturut-turut, Kemendagri akan melakukan pengecekan langsung.

        “Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana. Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ungkap Tito.

        Selain pengendalian inflasi, Tito menyampaikan pemerintah terus mempercepat digitalisasi di sektor keuangan dan pelayanan publik. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat digitalisasi dengan memanfaatkan data kependudukan yang diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: