Dari 9 Hakim MK, Tiga Hakim ini yang Menurut Amien Rais Masih Waras

Ketua Dewan Pembina Partai Ummat, Amien Rais, turut merespons polemik sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pandangannya, Gibran saat ini mungkin merasa di atas angin lantaran mayoritas hakim konstitusi dinilainya masih mempertahankan pola pikir lama seperti di era kepemimpinan Anwar Usman.

Meski demikian, Amien memberikan apresiasi khusus kepada tiga hakim konstitusi, yakni Arsul Sani, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Ketiga tokoh tersebut dinilai berani mengambil sikap berbeda dengan menuntut pembuktian fisik atas ijazah SMA atau sederajat milik Gibran yang diperoleh di luar negeri, bukan sekadar surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Ada tiga hakim konstitusi yang masih berpikir jernih, waras dan terus menghirup angin kebenaran, kejujuran, dan keberanian. Sementara enam hakim lainnya sepertinya main aman," tegas Amien.

Terkait langkah penyelesaian sengketa, Amien sejalan dengan argumen hukum yang diajukan oleh pemohon Denny Indrayana. Ia menilai dalil Denny yang menyebut surat Kemendikbud cacat prosedural dan manipulatif merupakan elemen kunci.

Amien memandang gagasan Denny agar Gibran didiskualifikasi jauh lebih efisien, hemat waktu, dan hemat biaya ketimbang menempuh proses pemakzulan yang panjang melalui MPR, seperti yang sempat disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Jika putusan diskualifikasi dijatuhkan, mekanismenya cukup dilanjutkan dengan Sidang MPR yang meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden. "Kalau preseden ini diterima, Jokowi akan bingung. Sangat bingung," tambahnya.

Terlepas dari proses yang berjalan di MK, mantan Ketua MPR ini meminta Denny Indrayana dan publik untuk bersabar melihat pergeseran konstelasi politik ke depan. Amien memprediksi bahwa pada Pemilu 2029, nyaris tidak ada partai politik mapan seperti Gerindra, PDIP, atau Golkar yang bersedia mengusung Gibran.

Ia memproyeksikan satu-satunya kendaraan politik yang mungkin tersisa bagi Gibran adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Peluang itu pun sangat bergantung pada kemampuan PSI menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

"Jadi, apakah masa depan Gibran dan ayahnya masih suram? Indonesia 2029, menurut saya, adalah Indonesia tanpa Jokowi dan keluarganya. Indonesia yang mungkin lebih tenang dan aman. Kita bisa menjalankan tugas sehari-hari tanpa terus diganggu isu seputar Gibran bin Jokowi," pungkas Amien.