Pengamat Soroti Efektivitas Anggaran Jumbo, Suahasil Ditantang Benahi Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih

Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menilai besarnya anggaran negara tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal. Menurutnya, kualitas pengelolaan anggaran lebih penting dilihat dari skala prioritas, ketepatan sasaran, efisiensi belanja, serta tata kelola APBN.

Gumarang mengatakan peningkatan jumlah anggaran dari waktu ke waktu merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi perubahan kebutuhan dan kondisi pasar. Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan pengelolaan yang mampu menekan potensi pemborosan dan korupsi.

"Jumlah anggaran sebesar Rp4.000 triliun lebih bukan menentukan jalannya pengelolaan fiskal yang sukses, karena waktu ke waktu jumlah itu wajar bertambah ditentukan perubahan kebutuhan dan pasar. Yang diukur itu apakah skala prioritas, tepat sasaran, belanja yang hemat dan tata kelola APBN yang baik dapat meminimalisir korupsi yang selalu menghantui," kata Gumarang.

Ia kemudian menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program dengan anggaran besar yang perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan manfaatnya.

Menurut Gumarang, anggaran MBG yang dalam rilisnya disebut mencapai Rp268 triliun dan Koperasi Merah Putih sebesar Rp240 triliun perlu dipastikan terserap secara efektif serta memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Seperti anggaran MBG Rp268 triliun merupakan anggaran jumbo yang banyak mengalami masalah kesehatan, korupsi dan pemborosan yang dinilai proyek tersebut tidak tepat sasaran, begitu tak jauh dengan program Koperasi Merah Putih yang menelan anggaran jumbo Rp240 triliun juga mengalami permasalahan dalam operasionalnya yang sampai sekarang belum terlihat kemajuannya terhadap dampak ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sorotan tersebut disampaikan setelah Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Gumarang menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan dapat menjadi modal untuk memahami berbagai persoalan internal. Ia juga mendorong agar kebijakan anggaran diarahkan berdasarkan skala prioritas dan ketepatan sasaran.

Salah satunya, kata dia, melalui penyederhanaan anggaran MBG dan pelaksanaan program secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan daerah 3T. Hal serupa dinilai perlu diterapkan pada program Koperasi Desa Merah Putih.

"Kalau Suahasil bisa melakukan di antaranya skala prioritas dan menyederhanakan anggaran MBG dengan fokus ke daerah 3T secara bertahap dan termasuk Kopdes Merah Putih sesuai skala prioritas biar tepat sasaran dan meminimalisir terjadi permasalahan kesehatan, korupsi dan pemborosan, kalau bisa melakukan langkah kebijakan tersebut saya baru kasih jempol," tutur Gumarang.

Menurut dia, program dengan anggaran jumbo belum otomatis menjamin seluruh dana terserap secara efektif. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program diperlukan agar belanja negara tidak berujung pada pemborosan dan persoalan dalam pengelolaan fiskal.

"Karena dana jumbo seperti MBG dan Kopdes Merah Putih tersebut belum tentu terserap maksimal dan tersalur dengan baik yang ada sekarang ini cenderung pemborosan dan dikorupsi dijadikan proyek bancakan," kata Gumarang.

Di sisi lain, Gumarang menilai ruang perubahan yang dimiliki Suahasil juga menghadapi tantangan karena ia sebelumnya berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, sejumlah persoalan internal, termasuk pengelolaan pajak dan bea cukai, menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan pembenahan tata kelola.

Ia juga menilai kebijakan fiskal di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari pengaruh politik dan kekuasaan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi Suahasil dalam mendorong perubahan di Kementerian Keuangan.

"Ingat kebijakan fiskal itu di Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan bukan berbasis pendekatan kebutuhan dan profesionalisme, maka Suahasil akan sulit melakukan perubahan, apalagi berasal dari tim yang sama dengan Purbaya mantan Menkeu atau bukan orang baru di Kemenkeu, sudah tahu permasalahan di internal Kemenkeu contohnya di Dirjen Pajak dan Bea Cukai terutama masalah korupsi," ujarnya.

Meski demikian, pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan dinilai dapat menjadi modal untuk memahami persoalan internal lembaga tersebut. Gumarang menilai tantangannya adalah memastikan pemahaman tersebut diikuti langkah pembenahan.

Menurutnya, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada kebutuhan yang jelas, efisiensi anggaran, serta manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat.