Jika Ingin Tiru Sistem 100 Tahun Jepang, Ini Bagian Krusial MBG RI yang Mesti Dirombak

Jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dirombak secara menyeluruh apabila pemerintah benar-benar ingin mengadopsi sistem makan sekolah seperti yang diterapkan Jepang.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah mempelajari sekaligus menjalin kerja sama dengan Jepang untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di Indonesia.

Baca Juga: Pengamat Soroti Efektivitas Anggaran Jumbo, Suahasil Ditantang Benahi Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih

"Tapi, kalau beneran mau meniru Jepang, MBG mesti dirombak total. Di Jepang MBG nggak ada yayasan dan dapur-dapur dikelola polisi dan tentara, sll," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (28/9).

Arif juga menegaskan bahwa berbagai kritik terhadap desain program MBG sebenarnya telah disampaikan sejak awal pelaksanaannya.

"Dan sudah banyak yang ngomong soal busuknya desain MBG sejak awal," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono Sudaryono menegaskan Indonesia ingin menyerap pengalaman Jepang karena negara tersebut memiliki salah satu sistem makan sekolah (school meals) terbaik di dunia yang telah berjalan selama lebih dari 100 tahun.

"Kami ingin belajar dari salah satu negara terbaik dalam program free meals atau makan gratis. Kami mempelajari cara pelaksanaan, penanganan, hingga peran masing-masing pihak," ujar Sudaryono dalam audiensi bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Rabu (23/9/2026).

Ada tiga aspek utama yang saat ini dipelajari dan akan diadaptasi dari sistem Jepang.

Pertama, model Central Kitchen (Dapur Terpusat). Melalui skema ini, Indonesia mempelajari sistem produksi makanan di dapur terpusat dengan standar higienitas yang ketat sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Baca Juga: Guru Protes Diminta Mengendus-endus Menu MBG Sebelum Dibagi, BGN Bereaksi

Kedua, konsep Shokuiku (Pendidikan Pangan). Pendekatan ini menempatkan kegiatan makan di sekolah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga sebagai sarana edukasi mengenai nutrisi, penghargaan terhadap proses penyediaan makanan, dan pembentukan pola hidup sehat sejak dini.

Ketiga, kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pemerintah mempelajari bagaimana sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, hingga orang tua di Jepang berbagi peran secara terintegrasi dalam mendukung keberhasilan program makan sekolah.