Loyalis Jokowi: Dulu Butuh Gibran Biar Koalisi Utuh dan Menang, Sekarang Dilepas Sendirian

Pegiat Media Sosial dan Loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Dede Budhyarto menyoroti perubahan sikap politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan sikap pihak-pihak yang sebelumnya membutuhkan politikus muda itu tetapi kini dinilainya justru membiarkan sang wakil presiden menghadapi persoalan politik sendirian.

Dede melihat ada paradoks dalam dinamika tersebut. Saat kontestasi pilpres berlangsung, keberadaan sang wapres disebut penting untuk menjaga keutuhan koalisi dan memperbesar peluang kemenangan. Namun setelah Pberhasil memenangkan pemilu, situasinya dinilai berubah.

Baca Juga: Unjuk Kartu Anggota, Gerindra Respons Keputusan Jokowi Lebih Memilih Gabung ke PSI

“Logika bengkok. Dulu butuh dia biar koalisi utuh, biar menang & terbukti menang, sekarang dilepas sendirian. Capres sendiri tanpa wapres itu yakin menang?,” ungkap Dede, dikutip Senin (28/9/2026).

Peran Gibran menurutnya dalam konfigurasi politik menuju pilpres sebelumnya tidak bisa begitu saja dilupakan. Kehadiran putra Jokowi sebagai calon wakil presiden menjadi salah satu bagian dari terbentuknya pasangan Prabowo-Gibran.

Namun Gibran kini sendiri menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dede karenya mempertanyakan mengapa dukungan politik terhadapnya tidak terlihat sekuat ketika masa kontestasi.

“Setelah menang, balik lagi seolah-olah pendukung garis keras. Lupa diri bagaimana cara memenangkannya. Cuma enak-enakan menikmati hasil setelah kemenangan,” ucap Dede.

Dede menilai kelompok yang benar-benar mendukung sejak awal memiliki sikap berbeda dengan mereka yang menurutnya baru kembali memberikan dukungan setelah kemenangan diperoleh.

“Kami dari awal tetap satu barisan. Yang lupa daratan itu justru kalian pendukung teroris palsu,” ujarnya.

Adapun Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi buka suara soal belum adanya dukungan terhadap wapres dalam masalah hukum dengan menegaskan bahwa hubungan presiden, wakil presiden serta partai-partai koalisi tetap berjalan baik.

“Sebetulnya tidak ada. Hubungan Mas Gibran, Pak Prabowo dan partai koalisi itu baik-baik saja dan mesra-mesra saja,” kata Dedek.

Isu Ijazah Gibran sendiri bermula dari gugatan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana. Gugatan tersebut mempersoalkan dugaan ketidaklengkapan atau keabsahan persyaratan pendidikan Gibran di Pemilu 2024.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Para pemohon menilai terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

Atas dasar persoalan tersebut, para pemohon meminta pengadilan mengambil sejumlah tindakan. Salah satunya adalah mendiskualifikasi Gibran.

Baca Juga: PSI Bilang Mahfud Lebih Pantas Gugat Gibran, Tak Seperti Denny Indrayana

Tidak berhenti di situ, gugatan tersebut juga meminta agar keputusan kemengannya dibatalkan. Para pemohon turut meminta pembatalan pelantikan yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).