Terobosan baru BTN, Ambil KPR Kini Bisa Dicicil hingga 40 Tahun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah sekaligus memperkuat pembiayaan ekosistem perumahan dari hulu hingga hilir. Dalam akad massal yang dipusatkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, BTN untuk pertama kalinya secara nasional melakukan akad KPR dengan pilihan tenor hingga 40 tahun.

Terobosan tersebut melengkapi upaya BTN memperluas akses pembiayaan perumahan. Sepanjang 2026 hingga 27 September, BTN telah menyalurkan 75.487 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) senilai Rp12,57 triliun.

Pada saat yang sama, BTN memperkuat sisi penyediaan dan permintaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Sepanjang 2026 hingga 27 September, penyaluran KPP mencapai Rp5,07 triliun, terdiri atas KPP Supply Rp3,14 triliun dan KPP Demand Rp1,93 triliun.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan, penguatan pembiayaan dari sisi supply hingga demand merupakan bagian dari transformasi BTN untuk memperluas dampak sektor perumahan terhadap perekonomian. Ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang membeli rumah, tetapi juga melibatkan pengembang, kontraktor, pemasok material hingga pelaku UMKM.

Momentum tersebut ditandai dengan akad massal 2.577 debitur secara serentak di seluruh Indonesia, terdiri atas 1.568 debitur KPR Subsidi dan 1.009 debitur produk UMKM. Khusus di Palu, akad dilakukan kepada 159 debitur, terdiri atas 48 debitur KPR Subsidi dan 111 debitur produk UMKM.

Salah satu peserta akad adalah Fernando Anugrah Cahyono, karyawan tetap PT Palu Grand Hero dengan penghasilan Rp4,4 juta per bulan. Fernando memperoleh KPR Subsidi dengan plafon kredit Rp167,27 juta dan memilih tenor 35 tahun. Pilihan tenor yang lebih panjang memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam menyesuaikan jangka waktu pembiayaan dengan kemampuan finansial.

Di sisi penyediaan rumah, BTN juga memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha. Di Kota Palu, BTN telah menyalurkan KPP sebesar Rp123 miliar kepada 63 UMKM sejak Oktober 2025, khususnya pelaku usaha di sektor properti dan konstruksi yang mendukung pembangunan dan penyediaan hunian.

BTN juga mendorong UMKM untuk tumbuh bersama ekosistem tersebut melalui pembiayaan dan perluasan akses pasar. Kementerian UMKM mencatat terdapat 33.935 UMKM di Kota Palu.

“Kami BTN di sini siap untuk men-support UMKM di Kota Palu menjadi lebih besar lagi, bukan hanya untuk tingkat lokal, tapi nasional dan global, internasional. Kami punya kerja sama dengan beberapa marketplace. Kita bisa kolaborasikan, misalnya dipilih dulu 100 UMKM yang benar-benar mau kita tingkatkan, kita latih bagaimana cara jualan yang bagus di marketplace, sehingga orang yang sekali beli akan membeli kembali. Tujuannya bukan hanya untuk kebutuhan nasional, tapi sudah untuk ekspor,” ujar Hermita yang dikutip di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Hingga saat ini, sebanyak 2.957 UMKM di Palu telah bergabung dalam Bale Merchant UMKM BTN untuk mendukung transaksi usaha secara digital. Sebanyak 21 debitur UMKM juga tercatat telah naik kelas.

Baca Juga: Laba BTN Tumbuh 35,89% Jadi Rp2,71 Triliun hingga Agustus 2026

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan, pemerintah akan mendorong Palu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan UMKM menuju pasar ekspor.

“Kita menjadikan Palu sebagai piloting. Akan ada MoU antara Kementerian UMKM dan Badan Karantina Indonesia untuk mengawal produk-produk UMKM di Palu meningkat ekspornya. Di Kota Palu ada 33.935 UMKM dan jumlahnya cukup besar. Ini yang kami harapkan juga agar UMKM naik kelas,” ujar Bagus.

Melalui penguatan pembiayaan dari pembangunan hingga kepemilikan rumah, BTN terus mendorong sektor perumahan menjadi ekosistem yang menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian.