Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Terseret Persoalan Dana Haji, BPKH Diminta Audit Forensik

Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan dana haji yang selama ini berada di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diperiksa secara forensik. Langkah tersebut didorong agar pemerintah mengetahui kondisi keuangan haji secara faktual sekaligus memastikan tidak ada persoalan tata kelola yang dapat membebani pemerintahan saat ini.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan audit forensik menjadi salah satu perhatian Prabowo dalam membenahi pengelolaan keuangan haji. Pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dana haji yang sebenarnya.

"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Menurut Dahnil, pemerintah belum ingin mengambil kesimpulan mengenai kondisi pengelolaan dana haji sebelum mengetahui fakta keuangannya secara menyeluruh. Karena itu, audit diperlukan untuk mengetahui posisi sebenarnya dari dana yang dikelola BPKH.

"Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya," ujar Dahnil.

Dorongan tersebut juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya *financial engineering* dalam pengelolaan keuangan haji. Pemerintah ingin memastikan praktik semacam itu tidak terjadi dan tidak berkembang menjadi persoalan yang pada akhirnya merugikan jemaah.

Dahnil menyinggung kasus pengelolaan dana haji di Malaysia yang saat ini menjadi perhatian. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu memastikan pengelolaan dana haji Indonesia berada dalam kondisi yang sebenarnya.

"Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," jelasnya.

Bagi pemerintahan Prabowo, audit tersebut juga penting untuk memastikan persoalan pengelolaan dana haji dapat diketahui sejak awal. Pemerintah tidak ingin muncul persoalan di kemudian hari yang kemudian dikaitkan dengan pemerintahan saat ini tanpa diketahui secara jelas kondisi keuangan sebelumnya.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa," kata Dahnil.

Dahnil mengatakan proses audit forensik nantinya akan dibicarakan bersama pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemeriksaan diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan haji untuk masa depan.

Baca Juga: Prabowo Ingin Biaya Haji Turun, Geopolitik Timur Tengah Justru Bikin BPIH 2027 Berpotensi Naik

"Kami ingin dorong, Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya. Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," lanjutnya.

Selain persoalan dana haji, Prabowo juga meminta agar pembenahan dilakukan terhadap ekosistem haji dan umrah secara keseluruhan. Pemerintah ingin memastikan jemaah tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat praktik yang melanggar aturan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan mengatakan Prabowo memberikan dukungan terhadap upaya kementeriannya membersihkan ekosistem haji dan umrah dari kartel serta berbagai bentuk kecurangan.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujar Gus Irfan.

Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah membuka hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah sebagai saluran pengaduan masyarakat. Informasi dari masyarakat tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Gus Irfan menambahkan Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar praktik mafia dan kartel yang merugikan jemaah diberantas. Pemerintah ingin pembenahan dilakukan mulai dari tata kelola keuangan hingga pelayanan haji dan umrah.

"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," tegas Gus Irfan.