Kubu Jokowi Curigai Wacana Revisi Aturan Pemilu: Semua Memang Diarahkan untuk Jegal Gibran dan PSI
Kredit Foto: Istimewa
Dinamika pembahasan aturan pemilu mulai mendapat sorotan dari kelompok yang selama ini berada di lingkaran pendukung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul adanya kecurigaan hal itu dilakukan untuk menjegal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai telah muncul narasi bahwa perubahan aturan politik berpotensi menyasar kepentingan Jokowi. Meski demikian, mantan presiden itu tidak menunjukkan kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan perubahan aturan Pemilu.
Baca Juga: PSI Tersanjung Jokowi Berlabuh di Parpol Kecil yang Belum Pernah ke Senayan
Menurutnya, Jokowi justru telah memberikan sinyal siap menghadapi wacana mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, berapa pun angka yang nantinya ditetapkan.
“Pak Jokowi sampaikan mau berapa pun kita siap gitu ya. Jadi dalam arti banyak narasi yang juga disampaikan bahwa ini semua memang diarahkan untuk menjegal Pak Jokowi, Mas Gibran dan PSI,” kata Mardiansyah, dikutip Selasa (29/9/2026).
Wacana mengenai parliamentary threshold menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian Jokowi dan PSI. Sejumlah angka mulai dari 5, 7 hingga 8 persen sebelumnya disebut dalam pembicaraan mengenai desain Pemilu mendatang.
Jokowi sendiri telah menyatakan tidak gentar menghadapi berapa pun angka ambang batas yang akhirnya diputuskan.
Sikap tersebut kemudian diikuti PSI. Partai yang kini menjadi kendaraan politik baru politikus senior itu menyatakan siap menghadapi aturan yang ditetapkan, meskipun sebelumnya memiliki preferensi terhadap konsep fraksi threshold.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan partainya siap mengikuti berapa pun angka yang akhirnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
PSI memang memiliki pandangan sendiri mengenai sistem ambang batas yang ideal. Namun, karena aturan tersebut ditentukan melalui proses politik di lembaga pembentuk undang-undang, pihaknya memilih mempersiapkan diri menghadapi keputusan apa pun.
Baca Juga: PAN, PKB dan Demokrat Jadi Target Utama Deklarasi Jokowi usai Gabung PSI
“Dari dulu-dulu sebenarnya kami lebih setuju dengan konsep fraksi threshold agar tidak ada suara yang terbuang. Tetapi yang buat aturan kan yang di dalam, kita kan bukan yang buat peraturan, hanya bisa ngikutin aja,” kata Grace.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar