Gibran Disebut Jadi Wapres Karena Bantuan Jokowi, Kader PSI Langsung Beri Jawaban Menohok!

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka membantah anggapan bahwa Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi Wakil Presiden karena pengaruh ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Dedy, pencalonan Gibran tetap melalui mekanisme konstitusional karena harus diusung partai politik atau gabungan partai politik. "Salah. Gibran Rakabuming Raka bisa sampai pada posisi Wakil Presiden Republik karena satu alasan konstitusional sederhana," kata Dedy melalui unggahannya di X, Rabu (30/9/2026).

Dedy menjelaskan, Gibran tidak akan dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2024 apabila tidak ada partai politik yang mencalonkannya. Ia menilai posisi Jokowi sebagai presiden ketika itu tidak serta-merta membuat Gibran dapat masuk ke dalam surat suara.

"Apa itu? Ia dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik," terangnya. Menurut Dedy, karena itu tudingan bahwa Gibran menjadi wapres karena ayahnya masih menjabat presiden dinilainya tidak melihat keseluruhan konteks pencalonan.

"Tanpa itu, siapa pun mau dia anak Presiden sekalipun tidak akan bisa masuk dan di cetak dalam kartu suara dah," tegasnya. "Jadi, tuduhan bahwa Gibran Rakabuming Raka naik karena Bapaknya masih Presiden adalah tuduhan yang tidak kontekstual," sambung Dedy.

Pernyataan tersebut muncul setelah pegiat media sosial Arif Wicaksono menyebut perjalanan politik Gibran tidak dapat dilepaskan dari posisi Jokowi sebagai kepala negara. "Gibran naik karena bapaknya, saat itu, masih duduk di kursi kekuasaan tertinggi," ujar Arif, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Bukan Karena Jokowi, PSI Bilang Gibran Bisa Jadi Wapres Karena Satu Alasan...

Arif juga mengaitkan persoalan tersebut dengan isu etika politik dan dinasti. "Etika? Sudah lama dikorbankan demi dinasti," tukasnya. Ia kemudian menyoroti perubahan posisi politik Jokowi menjelang Pemilu 2029.

Menurut Arif, posisi Jokowi pada 2029 tidak akan sama seperti ketika masih menjadi presiden. "2029? Jokowi bukan siapa-siapa lagi," tuturnya. Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi dari penggunaan kekuasaan dalam perjalanan politik.

"Kekuasaan yang dipakai kemarin dan hari ini, suatu saat akan jadi bumerang. Sejarah mencatatnya," tandas Arif.