Teringat Masa Lalu, Nasi Goreng Jadi Sinyal Megawati Gabung Koalisi Prabowo-Gibran?

Ada satu menu yang tiba-tiba kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Menu tersebut adalah nasi goreng.

Rencana makan nasi goreng bersama muncul setelah pertemuan Prabowo dan Megawati pada Senin (28/9/2026) tidak sampai pada jam makan malam. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hidangan tersebut kemungkinan baru akan disiapkan dalam pertemuan berikutnya.

Baca Juga: Jokowi Mulai Sadari 'Permusuhannya' dengan Prabowo: Makanya Pengumumannya di Jabar, Bukan Jateng

"Kemarin itu nasi goreng yang belum keluar karena belum jam makan malam," kata Dasco, dikutip Rabu (30/9/2026).

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga membenarkan bahwa waktu pertemuan sebelumnya belum tepat untuk makan malam.

"Jamnya tanggung," ujar Puan.

Dasco kemudian menyebut agenda makan nasi goreng bersama akan diupayakan pada kesempatan berikutnya.

"Jadi, nanti akan diatur lain waktu untuk bareng-bareng makan nasi goreng," kata Dasco.

Bagi sebagian orang, nasi goreng mungkin hanya hidangan biasa. Namun, dalam hubungan politik Prabowo dan Megawati, menu tersebut memiliki sejarah tersendiri.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengingatkan bahwa nasi goreng pernah menjadi simbol penting dalam hubungan politik Prabowo dengan Megawati.

Pada 24 Juli 2019, Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Dalam pertemuan tersebut, Megawati menyuguhkan nasi goreng buatannya kepada Prabowo.

Beberapa waktu setelah momen tersebut, Prabowo akhirnya masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Yunarto menilai rangkaian peristiwa itu membuat nasi goreng memiliki makna simbolis dalam sejarah hubungan politik kedua tokoh.

"Kalau kita berkaca sebagai sebuah simbol politik, tetap nasi goreng ini adalah simbol dari tahun 2019, bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintahan Jokowi itu sebelumnya dimulai dengan pertemuan nasi goreng di Teuku Umar," kata Yunarto.

"Jadi, kalau dilihat dalam bahasa simbol sebelumnya, nasi goreng adalah simbol dari awal mula masuknya Pak Prabowo kepada pemerintahan yang tadinya berseberangan."

Kini situasinya berbeda. Prabowo sudah menjadi Presiden, sedangkan Megawati tetap memimpin PDIP yang berada di luar pemerintahan.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah simbol nasi goreng kali ini akan menjadi kebalikan dari kisah 2019: apakah Megawati dan PDIP akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran?

Yunarto mengakui pertanyaan tersebut wajar muncul, tetapi ia mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat menarik kesimpulan.

"Orang kan jadi bertanya apakah sekarang akan terjadi sebaliknya, nasi goreng akan menjadi simbol pembuka dari masuknya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Yunarto.

"Saya pikir masih sangat jauh untuk bisa disimpulkan."

Peringatan Yunarto sejalan dengan sikap resmi PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya masih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang.

"Kami tidak di dalam, kami di luar penyeimbang. Biasa-biasa saja," kata Said.

Namun, PDIP memang membuka ruang untuk pertemuan lanjutan. Said menyebut 17 Oktober 2026, bertepatan dengan ulang tahun Prabowo, sebagai waktu yang diharapkan dapat digunakan untuk pertemuan berikutnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar berlangsung dan nasi goreng akhirnya tersaji, publik tentu akan kembali mengingat sejarah pertemuan 2019.

Bedanya, kali ini pertanyaannya bukan lagi apakah Prabowo akan bergabung dengan pemerintahan Megawati atau Jokowi, melainkan apakah PDIP akan mengambil langkah mendekat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingin Amdal Data Center Jatiluhur Disebar di Medsos: Kalau Dokumen Buku, Warga Tak Baca

Untuk saat ini, nasi goreng baru sebatas simbol yang menghidupkan kembali memori politik masa lalu. Belum ada keputusan bahwa PDI-P akan bergabung dengan koalisi pemerintah.