Audit Forensik Dana Haji Disiapkan, Hasilnya Bisa Jadi Patokan Biaya Haji ke Depan

Pemerintah tengah menyiapkan audit forensik terhadap tata kelola Keuangan Haji. Pemeriksaan ini tidak hanya diarahkan untuk melihat kondisi pengelolaan dana saat ini, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menghitung keberlanjutan Keuangan Haji pada masa mendatang.

Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pelaksanaan audit tersebut.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan siap mendukung pemeriksaan dengan menyediakan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan. BPKH menyebut pemeriksaan penting untuk memastikan Keuangan Haji dikelola secara transparan, akuntabel, hati-hati, dan sesuai prinsip syariah.

Yang menjadi perhatian, hasil audit nantinya diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan tata kelola. Audit tersebut juga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan Keuangan Haji dalam menopang kebutuhan jemaah di masa depan.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Akuntansi Amri Yusuf mengatakan hasil pemeriksaan perlu menjadi dasar untuk menghitung keberlanjutan Keuangan Haji. Perhitungan itu akan mempertimbangkan berbagai komponen keuangan dan risiko yang dapat memengaruhi pengelolaan dana.

“Hasil audit juga perlu menjadi basis perhitungan keberlanjutan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan aset, kewajiban, arus kas, hasil investasi, nilai manfaat, kebutuhan likuiditas, jumlah jemaah masa tunggu, biaya haji, dan berbagai skenario risiko,” kata Amri.

Dengan begitu, pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan yang dikelola untuk kepentingan jemaah. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat kemampuan dana dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan haji secara berkelanjutan.

Salah satu komponen penting yang akan diperiksa adalah nilai manfaat. Pemeriksaan akan melihat apakah nilai manfaat yang diberikan kepada jemaah sesuai dengan formula BPIH-Bipih, jumlah jemaah, embarkasi, serta layanan yang diterima selama penyelenggaraan ibadah haji.

Layanan yang dimaksud mencakup berbagai kebutuhan jemaah, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, living cost, hingga layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pencocokan tersebut diperlukan agar perhitungan manfaat dan pembiayaan haji dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Pemeriksaan juga akan melihat sejumlah data jemaah secara lebih menyeluruh. Data SISKOHAT, nomor porsi, setoran awal, pelunasan, nilai manfaat pada virtual account, kuota, status keberangkatan, pembatalan, pengembalian dana, hingga data jemaah yang berangkat akan direkonsiliasi.

Data tersebut kemudian perlu dicocokkan dengan catatan BPKH, data BPS Bipih, rekening bank, serta realisasi keberangkatan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan tidak terdapat data ganda, ketidaksesuaian, ataupun perubahan data yang tidak sah.

Bagi jemaah, hasil pemeriksaan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana Keuangan Haji dapat dikelola dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah jemaah masa tunggu, kebutuhan likuiditas, hasil investasi, kewajiban, serta biaya haji dalam menentukan keberlanjutan pengelolaan dana.

Baca Juga: Besaran Biaya Haji 2027 Belum Pasti, DPR Ungkap Kendalanya

BPKH sendiri menegaskan bahwa pengelolaan Keuangan Haji selama ini telah berada dalam mekanisme audit dan pengawasan. Laporan keuangan BPKH hingga tahun buku 2025 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK sebanyak delapan kali berturut-turut.

Karena itu, audit forensik yang didorong pemerintah menjadi pemeriksaan tambahan dengan cakupan yang diarahkan pada rekonsiliasi data dan pemahaman lebih mendalam mengenai tata kelola Keuangan Haji. BPKH juga menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Pada akhirnya, hasil audit diharapkan dapat memberikan basis data yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan Keuangan Haji ke depan. Salah satu manfaatnya adalah membantu menghitung keberlanjutan pembiayaan haji dengan mempertimbangkan kondisi aset, kewajiban, nilai manfaat, biaya haji, dan berbagai risiko yang mungkin muncul.

Dengan adanya gambaran tersebut, kebijakan terkait pembiayaan dan biaya haji di masa mendatang dapat disusun berdasarkan kondisi Keuangan Haji yang lebih terukur. Pemerintah sendiri menyebut audit forensik diperlukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi Keuangan Haji sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola untuk masa depan jemaah.