Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Pilot Project Sekolah Gratis di Wilayah 3T

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati anggaran sebesar Rp5 triliun, atau sekitar 20% dalam APBN 2027. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan APBN 2027 memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu bentuknya melalui program afirmasi di bidang pendidikan.

Said mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah politik anggaran APBN 2027 untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T.

“Sebagai bentuk komitmen politik anggaran negara, APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan 3T melalui berbagai program afirmasi,” kata Said dalam seusai paripurna DPR RI, Rabu (30/9/2026).

Menurut Said, salah satu program yang masuk dalam afirmasi tersebut adalah pilot project pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program tersebut disiapkan dengan anggaran Rp5 triliun.

Said menilai, keberadaan program tersebut sejalan dengan fungsi APBN dalam memberikan perlindungan sosial sekaligus memberdayakan masyarakat melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia menegaskan, anggaran yang disiapkan pemerintah tidak boleh berhenti pada besarnya dana yang dialokasikan. Setiap program yang menggunakan APBN harus memberikan manfaat nyata dan dapat diukur. “Setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat,” ujarnya.

Said juga mengatakan, peningkatan belanja negara dalam APBN 2027 tetap harus diikuti dengan tanggung jawab menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, kenaikan belanja perlu didukung dengan peningkatan pendapatan negara yang berasal dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga: Bukan Tambah Anggaran, Pemerintah Harus Bongkar Ulang Rp824 Triliun untuk Sekolah Gratis

Baca Juga: P2G Sentil Prabowo: Mau Sekolah Gratis, Tapi Rp240 Triliun Anggaran Pendidikan Masuk MBG

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN akan terus digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola perekonomian nasional. Menurutnya, APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“APBN bukan sekadar menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. APBN menumbuhkan, APBN melindungi, namun APBN juga kredibel dan sehat,” kata Suahasil dengan optimis.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor. Dengan kondisi ekonomi domestik yang dinilai masih kuat, pemerintah akan menggunakan APBN untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas manfaat pembangunan.