Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Danantara Bidik 5%-10% Saham, BEI: Belum Ada Pengajuan

        Danantara Bidik 5%-10% Saham, BEI: Belum Ada Pengajuan Kredit Foto: Cita Auliana
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik mengaku dirinya belum menerima pengajuan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terkait rencana kepemilikan saham BEI melalui proses demutualisasi bursa.

        "Belum (pengajuan), ujar Jeffrey kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

        Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan, Danantara tengah membahas porsi kepemilikan dalam proses demutualisasi BEI. Porsi Danantara diperkirakan berada di kisaran 5% hingga 10%.

        "POJK-nya sudah keluar, dan kami di Danantara, porsinya... mungkin ada beberapa. Tapi kita porsinya, yang penting kan perubahan di apa, deepening bursanya ya. Kita lagi bicarakan tapi mungkin antara 5 sampai 10 persen," kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2026).

        Rosan menegaskan kembali bahwa porsi Danantara dalam struktur kepemilikan tersebut berada pada kisaran 5% hingga 10%.

        Baca Juga: Short Selling Resmi Diuji Coba, BEI Pastikan Pasar Tetap Stabil

        Baca Juga: IHSG Jeblok 2%, BEI Tepis Aturan Saham Rp1 Jadi Biang Kerok

        Baca Juga: Danantara Siapkan Porsi 5-10 Persen dalam Demutualisasi Bursa

        Sementara itu, terkait informasi mengenai porsi kepemilikan hingga 30%–40%, Rosan menjelaskan angka tersebut kemungkinan merupakan akumulasi kepemilikan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam konsorsium.

        "Mungkin ada pihak lain, mungkin dari kementerian lain yang ikut, Menteri  Keuangan atau yang lain-lain. Jadi kita bersama-sama konsorsium bisa sampai 30 sampai 40 persen, tapi mungkin porsi Danantara sekitar 5 sampai 10 persen," ujarnya.

        Dalam kesempatan tersebut, Rosan mengaku belum merinci pihak-pihak yang akan terlibat dalam konsorsium tersebut. Ia hanya menyebut kemungkinan adanya kementerian lain, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Merlina Aryanti
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: