Komdigi Uji Perlinsos Digital, SPLP Proses 19,8 Juta Transaksi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital). Hingga 28 September 2026, pengujian tersebut telah menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut menunjukkan SPLP telah diuji melalui transaksi nyata untuk mendukung pelaksanaan program Perlinsos Digital. Hasil pengujian ini juga menjadi bekal pemerintah sebelum memperluas implementasi program.

“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Meutya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah untuk mendukung proses validasi yang lebih cepat dan terintegrasi. Sistem ini juga diarahkan untuk mengurangi fragmentasi data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat tata kelola dan keamanan akses informasi.

“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” kata Meutya.

Menghadapi rencana perluasan Perlinsos Digital, Komdigi akan meningkatkan kapasitas SPLP untuk mengantisipasi lonjakan transaksi. Pemerintah juga telah melakukan pengujian blow test dan stress test secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses.

Pengujian tersebut direncanakan berlanjut pada minggu pertama Oktober 2026 apabila tidak terdapat kendala teknis.

“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” ujar Meutya.

Selain kapasitas infrastruktur, pengembangan SPLP akan diarahkan pada sinkronisasi mekanisme asinkronus dan sinkronus. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pertukaran data secara real time, termasuk ketika data harus dibagikan dalam volume besar atau dikirimkan kepada banyak instansi secara bersamaan.

Komdigi juga akan mempercepat proses onboarding instansi yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation.

Meutya menegaskan bahwa kepemilikan data tetap berada pada instansi yang menghasilkan data tersebut. SPLP hanya berfungsi sebagai penghubung pertukaran data dan tidak menyimpan data yang dipertukarkan.

“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Di sisi konektivitas, Komdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.

Dari hasil pemetaan tersebut, sebanyak 93,73% atau lebih dari 129.000 titik telah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.

Berdasarkan data tersebut, Meutya mengatakan pemerintah merekomendasikan pelaksanaan awal program di desa-desa yang telah tervalidasi memiliki kualitas sinyal baik sekali. Pendekatan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan layanan digital, sekaligus menghindari wilayah yang masih mengalami blank spot.

“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya.