Pesan PDIP untuk Kapolri Baru: Jangan Jadi Alat Kekuasaan!

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi dukungan resmi partainya terkait penetapan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara tersebut.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri," kata Hasto dalam keterangan resminya, Kamis (1/10/2026).

Hasto menegaskan bahwa pergantian tongkat komando kepolisian jangan hanya dimaknai sebagai rotasi figur semata, melainkan harus dijadikan momentum krusial untuk melakukan pembenahan mendasar di tubuh Polri.

"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," tegas Hasto.

Ia juga menyoroti poin-poin penting yang dipaparkan Jenderal Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI, khususnya mengenai kesetaraan hukum dan fenomena no viral no justice.

"Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," lanjutnya.

PDIP menggarisbawahi bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada penegakan hukum yang adil tanpa memandang latar belakang maupun status sosial.

"Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi," pungkas Hasto.