Sambut Wajib Halal 2026, UMK Didampingi Hadapi Tantangan Industri Halal Indonesia

Penerapan Wajib Halal memasuki fase penting seiring semakin dekatnya implementasi kewajiban sertifikasi halal. Kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi salah satu tantangan yang perlu diperkuat untuk mendukung ekosistem halal Indonesia.

Bagi sebagian pelaku UMK, proses sertifikasi halal masih membutuhkan pendampingan, mulai dari pemahaman persyaratan, kesiapan proses produksi, hingga pemeriksaan dan pemenuhan dokumen. Karena itu, perluasan akses pendampingan dinilai penting agar kewajiban sertifikasi tidak berhenti pada pemenuhan regulasi, tetapi juga mendorong peningkatan standar, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk UMK.

Percepatan sertifikasi halal pun membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk perusahaan yang memiliki jaringan dan basis UMK binaan. Salah satu pendekatan tersebut dikembangkan PT Surveyor Indonesia (Persero) melalui kemitraan dengan sejumlah BUMN dan pemangku kepentingan.

Bersama Telkom melalui Rumah BUMN, Surveyor Indonesia mendampingi 248 UMK dengan 16 jenis produk menuju sertifikasi halal dalam satu program selama enam bulan pada 2023. Program tersebut mencakup produk makanan dan minuman, kosmetik, lemak, minyak dan emulsi, serta perbekalan kesehatan rumah tangga.

Model serupa kemudian dikembangkan melalui kemitraan dengan ANTAM, Pelindo, dan Pegadaian menggunakan pendekatan business-to-business-to-UMK (B2B2UMK). Melalui model ini, perusahaan pembina membuka akses kepada UMK binaannya, sementara Surveyor Indonesia menghadirkan kompetensi pemeriksaan dan pendampingan halal.

Pendekatan tersebut memperluas akses UMK terhadap layanan sertifikasi sekaligus menempatkan perusahaan BUMN sebagai bagian dari rantai penguatan ekosistem halal, tidak hanya sebagai pembina usaha.

“Bagi kami, sertifikasi halal bukan hanya mengenai pemenuhan kewajiban, tetapi bagaimana pelaku UMK mendapatkan akses dan pendampingan agar mampu memenuhi standar dan masuk lebih jauh ke dalam ekosistem halal. Karena itu, kolaborasi menjadi penting agar proses ini tidak berhenti pada sertifikat, tetapi memberikan dampak terhadap kesiapan dan daya saing UMK,” ujar Euis Emalia Noor, Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10).

Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Surveyor Indonesia ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 2020. Saat ini, Surveyor Indonesia memiliki kualifikasi LPH Utama dengan lingkup nasional dan internasional.

Layanan tersebut didukung lebih dari 50 auditor halal profesional, jaringan 10 kantor cabang, serta portal SIP Halal yang telah menangani lebih dari 4.000 layanan dan kasus sertifikasi halal.

Kontribusi Surveyor Indonesia dalam pemberdayaan UMK melalui sertifikasi halal kemudian mendapat pengakuan melalui Indonesia Halal Awards 2026. Surveyor Indonesia menerima penghargaan Excellence in Supporting Halal Empowerment for Micro and Small Enterprises (MSEs) dari BPJPH dalam rangkaian The 5th Summit of Halal-20 (H20).

Koordinator Data Riset dan CEO Salutee sekaligus anggota Dewan Juri Indonesia Halal Awards 2026, Drs. Arief Hidayat Thamrin, M.M., mengatakan konsistensi kemitraan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penilaian terhadap Surveyor Indonesia.

“Program 248 UMK bersama Telkom, yang kemudian dilanjutkan melalui kemitraan dengan ANTAM, Pelindo, dan Pegadaian, menunjukkan bahwa pemberdayaan UMK telah dikembangkan sebagai model kemitraan yang dapat diperluas. Pendekatan B2B2UMK memungkinkan akses sertifikasi halal menjangkau pelaku usaha melalui jaringan yang sudah tersedia,” ujar Arief.

Intervensi melalui jaringan BUMN tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama mempercepat kesiapan UMK menghadapi Wajib Halal 2026. Dengan menghubungkan kapasitas perusahaan, lembaga pemeriksa halal, dan jaringan UMK binaan, kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses sertifikasi sekaligus memperkuat fondasi industri halal.

PT Surveyor Indonesia (Persero) merupakan perusahaan BUMN jasa assurance dan bagian dari holding IDSurvey yang bergerak dalam layanan Testing, Inspection, Certification, and Consulting (TICC).

Baca Juga: Belanja Pemerintah Didorong jadi Penggerak Ekonomi Sumut, Serapan Produk Lokal dan UMK-K Diperkuat

Sejak didirikan pada 1 Agustus 1991, Surveyor Indonesia telah bertransformasi dari penyedia jasa pemeriksaan pra-pengapalan menjadi mitra pemerintah dan industri dalam mendukung daya saing nasional, integritas perdagangan, penguatan tata kelola, serta pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, Surveyor Indonesia melayani sejumlah sektor, antara lain energi dan energi baru terbarukan, mineral dan sumber daya alam, infrastruktur dan transportasi, layanan industri, pemerintahan dan kelembagaan, serta layanan keberlanjutan dan lingkungan.