Gubernur Jabar Merusak Iklim Investasi

Indonesia dinilai layak menjadi salah satu negara tujuan investasi data center. Setidaknya, investasi senilai Rp360 triliun tengah mengincar Indonesia. Sejumlah kawasan yang menjadi sasaran pembangunan data center antara lain Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali.

Perkembangan ini merupakan peluang emas yang tidak boleh kembali terlepas seperti yang terjadi pada industri semikonduktor pada era 1980-an. Saat itu, Indonesia sempat menjadi salah satu basis industri semikonduktor di Asia Tenggara, tetapi peluang tersebut akhirnya bergeser ke negara lain akibat kebijakan yang dinilai kurang mendukung perkembangan industri.

Minat investor terhadap sektor data center saat ini sudah cukup besar. Pemerintah pun perlu mempersiapkan diri karena skala investasi yang dibidik sangat besar. Masuknya investasi tersebut diharapkan dapat membantu mengejar ketertinggalan Indonesia dalam menarik investasi dibandingkan negara-negara di kawasan.

Pemerintah sendiri telah mematok target investasi data center berbasis artificial intelligence (AI) sebesar Rp360 triliun untuk masuk ke Indonesia. Pengalaman operasional dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi salah satu pertimbangan investor. Saat ini setidaknya sudah terdapat 182 data center yang beroperasi di Indonesia.

Mayoritas data center tersebut berada di Jakarta sebanyak 94 unit dan Batam sebanyak 16 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi untuk mengembangkan dan mengoperasikan teknologi data center dengan skala yang lebih besar.

Khusus Batam, rencana investasi data center diperkirakan mencapai US$15 miliar hingga US$20 miliar, dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai sekitar 7%, Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditopang oleh investasi data center.

Namun, peluang tersebut tidak lepas dari tantangan. Di Jawa Barat, misalnya, pembangunan data center menjadi sorotan setelah dihentikan oleh pemerintah daerah (Pemda), dalam hal ini Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi dengan alasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pasokan air, dan sejumlah pertimbangan lainnya.

Kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian seperti ini dapat menjadi kendala serius bagi iklim investasi. Indonesia saat ini membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5%. Di tengah kebutuhan tersebut, kepercayaan investor terhadap Indonesia menjadi modal penting, termasuk melalui peluang investasi data center.

Jika investasi yang sudah berjalan kemudian dihentikan secara sepihak, kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi persepsi terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Indonesia tentu tidak ingin kembali mengulang kesalahan yang sama. Pengalaman pada industri semikonduktor pada era 1980-an menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat menentukan arah investasi dan perkembangan industri dalam jangka panjang.

Pada 1970-an hingga awal 1980-an, Indonesia sempat menjadi salah satu pemain industri semikonduktor di Asia Tenggara. Sejumlah perusahaan teknologi besar dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto bahkan sempat membangun basis perakitan chip di Jakarta dan Bandung.

Namun, pada sekitar 1985 muncul konflik kebijakan terkait otomatisasi produksi. Pemerintah ketika itu mendorong penyerapan tenaga kerja manual dan membatasi penggunaan otomatisasi dengan alasan perlindungan tenaga kerja. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan industri semikonduktor yang sangat bergantung pada teknologi dan otomatisasi.

Pada akhirnya, sejumlah perusahaan memilih memindahkan investasinya ke Penang, Malaysia. Kesempatan yang sebelumnya dimiliki Indonesia pun perlahan berpindah ke negara tetangga.

Kini, Malaysia menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persaingan menarik investasi bukan hanya soal besarnya pasar, tetapi juga kepastian kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta kemudahan menjalankan usaha.

Untuk itu, pemerintah perlu segera mengantisipasi potensi hambatan dari pemerintah daerah yang dapat mengganggu iklim investasi. Salah satu langkah penting adalah memastikan pemerintah daerah memiliki kebijakan yang ramah investasi, sekaligus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Batam menjadi salah satu wilayah yang berpeluang besar mengambil posisi sebagai hub data center utama di kawasan. Peluang tersebut semakin terbuka karena Singapura mulai membatasi pembangunan data center baru akibat keterbatasan lahan dan energi.

Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk menangkap peluang tersebut. Indonesia merupakan salah satu pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet. Sejumlah raksasa teknologi juga telah mengumumkan investasi besar untuk memperluas infrastruktur cloud dan AI di Indonesia.

Salah satu perusahaan teknologi telah mengumumkan investasi sekitar US$1,7 miliar untuk perluasan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, sementara AWS berkomitmen menggelontorkan investasi hingga US$5 miliar. Firmus bahkan tengah membangun kampus data center di Batam dengan target kapasitas mencapai 170.000 akselerator AI.

Secara nasional, kapasitas data center Indonesia diproyeksikan melampaui 2.000 megawatt pada 2030. Permintaan juga diperkirakan tumbuh sekitar 16,8% per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia.

Dengan potensi sebesar itu, Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan data center sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika pemerintah mampu menjaga kepastian investasi, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan kebijakan tidak berubah secara tiba-tiba setelah investasi mulai berjalan.

Pengalaman industri semikonduktor pada masa lalu seharusnya menjadi pengingat. Indonesia tidak boleh kembali kehilangan peluang investasi besar hanya karena kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya kepastian bagi investor.

Didik J Rachbini: Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina