Lobi Posisi Wapres 'Ditukar' Tiga Menteri dari PSI, Anak Buah Baru Prabowo Sebut Begini

Tokoh pergerakan Syahganda Nainggolan mengusulkan skema kompromi politik untuk menyelesaikan polemik posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Syahganda menyarankan Presiden Prabowo Subianto memberikan kompensasi politik kepada kubu Gibran apabila putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut mundur dari jabatan wakil presiden. Salah satu bentuk kompensasi yang diusulkan adalah penambahan kursi menteri untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Gagasan tersebut disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Menurut Syahganda, skema tersebut dapat menjadi salah satu opsi politik karena pemerintahan Prabowo dibangun melalui koalisi sejumlah partai dengan kepentingan politik masing-masing.

"Kalau Prabowo memikirkan itu dalam konteks konsesi, dihargai saja satu kursi wapres itu berapa menteri. Kan boleh dong PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dikasih kompensasi dari hilangnya posisi wapres, misalnya ditambah tiga menteri," tegas Syahganda.

Ia bahkan menyebut nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai salah satu figur yang dapat masuk ke kabinet sebagai bagian dari kompensasi tersebut.

Syahganda mengusulkan Kaesang menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menurut dia, pergantian tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kompromi politik apabila posisi wakil presiden berubah.

Usulan tersebut tidak terlepas dari pandangan Syahganda mengenai peran Gibran sebagai wakil presiden. Ia menilai Gibran belum menunjukkan fungsi dan wibawa yang menurutnya diperlukan dalam mendampingi presiden.

Syahganda kemudian membandingkan posisi tersebut dengan Jusuf Kalla saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono serta Boediono. Menurut dia, kedua tokoh tersebut memiliki pembagian tugas yang lebih jelas dengan presiden.

"Ini wapres tidak bekerja. Untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya tidak ada wibawa. Makanya saya bilang, sudah saatnya wapres Gibran ini diganti. Anda itu sudah tidak pantas, jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain," ungkap mantan aktivis Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Syahganda juga menilai Prabowo tengah menjalankan perubahan arah kebijakan ekonomi atau shifting paradigm. Karena itu, menurut dia, presiden membutuhkan wakil yang dapat membagi tugas pemerintahan secara efektif.

Ia membayangkan wakil presiden pengganti dapat mengambil alih sejumlah urusan domestik ketika Prabowo menjalankan agenda internasional. Sebaliknya, wakil presiden juga diharapkan mampu menangani sektor pemerintahan tertentu ketika presiden berkonsentrasi pada bidang lainnya.

Jika Gibran mundur, Syahganda menyebut terdapat mekanisme konstitusional untuk mengisi posisi wakil presiden. Ia mengatakan Presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Syahganda berharap partai-partai koalisi dapat membahas figur pengganti yang memiliki pengalaman sebagai teknokrat atau politisi senior. Ia menyebut Jusuf Kalla dan Boediono sebagai gambaran sosok yang menurutnya dapat menjadi mitra kerja presiden hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.