Viral Kepala Bakom Syahganda Dorong Gibran Diganti: Sudah Jelas Cacat Ijazah, Cacat Konstitusi

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan secara terbuka menyarankan adanya penggantian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai pergantian tersebut diperlukan di tengah berbagai persoalan yang mengiringi posisi politikus muda itu sebagai wakil presiden.

Syahganda mengaitkan usulan tersebut dengan polemik dokumen pendidikan dan proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan dalam siniar bersama Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di 3 Oktober 2026.

Baca Juga: Bisa Jadi Keterangan Palsu, Ahmad Khozinudin Ragu Sekolah Grade 12 Gibran Benar-benar Setara SMK

Menurut Syahganda, persoalan yang melekat pada politikus muda itu sudah membuatnya menilai posisi wakil presiden tidak lagi layak dipertahankan dalam kondisi sekarang.

"Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres ini diganti. Is enough, ya kan? Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai aja," tegas Syahganda, dikutip Senin (5/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangannya di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Perkara Gibran mengenai syarat pendidikannya terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Syahganda sebelumnya juga mengkritik kinerja politikus muda itu sebagai wakil presiden. Ia membandingkan Gibran dengan Jusuf Kalla dan Boediono.

Menurutnya, Jusuf Kalla pernah terlibat dalam penanganan sejumlah persoalan besar seperti bencana gempa bumi hingga urusan ekonomi. Sementara Boediono juga menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif.

Bagi Syahganda, persoalan kinerja tersebut memperkuat alasan untuk mencari sosok baru yang mampu menjadi mitra kerja Presiden Prabowo.

Namun, ia menyadari pergantian wakil presiden memiliki konsekuensi politik yang besar. Karenanya Syahganda mengusulkan agar terdapat semacam kompensasi politik bagi kelompok yang terdampak apabila politikus muda itu benar-benar diganti.

Salah satu skenario yang dia lontarkan adalah memberikan posisi menteri kepada kelompok politik tertentu, misalnya dengan memberikan jabatan untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Baca Juga: Ahmad Khozinudin Laporkan Gibran ke Polisi, Sebut Ujian untuk Suyudi Ario Seto: Masa Harus Viral Dulu?

"Dihargai aja, satu kursi wapres itu ekuivalen dengan berapa menteri? Kan boleh dong mereka dikasih kompensasi. Dia bisa juga ganti anaknya jadi menteri kan," jelasnya.