Purbaya Sudah Pergi dari Kemenkeu, Kepala Bakom Baru Sebut 'Lebih Terbuka' Dibanding Sri Mulyani

Tokoh pergerakan yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membandingkan kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Syahganda, pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu perubahan penting pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai gaya kepemimpinan Purbaya lebih terbuka terhadap aparat penegak hukum dalam menangani persoalan di lingkungan Kemenkeu.

Pandangan itu disampaikan Syahganda dalam obrolan di kanal YouTube Refly Harun yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Syahganda menyoroti kondisi Kemenkeu ketika masih dipimpin Sri Mulyani. Menurut dia, aparat penegak hukum tidak leluasa masuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap institusi tersebut.

“Kita lihat dalam sekian tahun kekuasaan dia (Sri Mulyani), KPK itu enggak bisa masuk ke Kementerian Keuangan. Aparatur kejaksaan dan polisi enggak bisa masuk. Terakhir itu waktu Mahfud MD membongkar isu skandal Rp300 triliun di Bea Cukai, perkara itu hilang begitu saja. Dia enggak tersentuh,” ungkap Syahganda.

Ia juga mengkritik arah kebijakan ekonomi yang dikaitkannya dengan Sri Mulyani. Syahganda menilai pemahaman ekonomi Sri Mulyani yang disebutnya berhaluan neoliberal tidak sejalan dengan visi ekonomi berdaulat yang diusung Prabowo.

Berbeda dengan periode tersebut, Syahganda menilai Purbaya justru membuka ruang lebih besar bagi aparat penegak hukum untuk masuk ke Kemenkeu.

“Di zaman Purbaya malah dia undang datang. KPK diundang, Kejaksaan diundang. Sehingga Bea Cukai dibongkar, mafia-mafia bea cukai dan mafia pajak dibongkar. Hasilnya apa? Pada saat ini penerimaan negara dari pajak dan dari Bea Cukai meningkat tajam,” tegasnya.

Baca Juga: Dulu Dukung Anies Baswedan Kini Dilantik Prabowo, Ini Penjelasan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan

Syahganda kemudian mengaitkan keterbukaan tersebut dengan upaya membenahi persoalan yang menurutnya telah lama berada di tubuh Kemenkeu. Ia menilai pengawasan dari aparat penegak hukum diperlukan untuk membongkar praktik mafia di sektor perpajakan dan kepabeanan.

Menurut Syahganda, perubahan figur di posisi strategis pemerintahan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Ia menilai figur yang selama ini terlihat bersih tetap perlu dilihat dari rekam jejak dan hasil kerjanya.

Syahganda menyimpulkan bahwa langkah mengganti figur lama dengan kepemimpinan baru dinilainya dapat membuka ruang lebih besar untuk membenahi kebocoran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.