Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jejak Kelam Jenjang Pendidikan Megawati Soekarnoputri

        Jejak Kelam Jenjang Pendidikan Megawati Soekarnoputri Kredit Foto: Antara/Monang Sinaga
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Peneliti dan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Anwar Saragih, turut menyoroti polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketiadaan bukti kelulusan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

        Menyikapi hal tersebut, Anwar mengingatkan sebuah adagium krusial yang berlaku mutlak di dunia akademik: "Boleh salah, tapi tidak boleh berbohong."

        Anwar menegaskan bahwa adagium ini sangat sarat makna. Ia mencerminkan prinsip moral kejujuran tertinggi yang menyangkut seluruh aspek ilmiah, mulai dari proses pembelajaran, penelitian, hingga legitimasi gelar pendidikan seseorang.

        Menyikapi polemik integritas pendidikan pejabat negara hari ini, Anwar menarik komparasi historis dengan sejarah kelam pendidikan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

        Alih-alih melakukan manipulasi demi sebuah status, Megawati tercatat dalam sejarah memilih untuk mengorbankan bangku kuliahnya daripada harus menggadaikan prinsip dan tunduk pada tekanan politik.

        Anwar memaparkan bahwa Megawati remaja sejatinya memiliki cita-cita besar menjadi seorang peneliti pertanian. Visi tersebut mendapat dukungan penuh dari ayahnya, Presiden Soekarno.

        Harapan agar putrinya kelak menjadi insinyur pertanian yang berpihak pada nasib rakyat kecil bahkan sempat diutarakan Bung Karno di hadapan ribuan orang dalam pidatonya di Jakarta pada 1963, saat Megawati masih duduk di kelas 1 SMA Perguruan Cikini.

        Setelah lulus SMA pada 1965, Megawati melanjutkan pendidikan ke Jurusan Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Namun, perkuliahannya hanya bertahan selama empat semester.

        "Megawati dipaksa mengundurkan diri dari kampus bila ia tidak bersedia bergabung ke PNI yang dibentuk Orde Baru (PNI Osa-Usep). Megawati menolak permintaan rezim Orde Baru itu, meski dengan konsekuensi harus berhenti kuliah," urai Anwar.

        Tindakan menghalang-halangi akses pendidikan tersebut ternyata berlaku masif bak sebuah komando tak tertulis. Penguasa Orde Baru secara sistematis menutup ruang akademik bagi putra-putri Soekarno lainnya, termasuk Guntur, Rachmawati, dan Sukmawati.

        Anwar mencontohkan, blokade yang dialami Sukmawati bahkan lebih parah. Saat ia mendaftar ke SMA Perguruan Cikini, pihak tentara sampai menelepon kepala sekolah untuk menolak pendaftarannya secara paksa.

        Rentetan represi ini meninggalkan memori yang memilukan bagi keluarga sang proklamator. Usai wafatnya Bung Karno pada 1970 serta hilangnya sang suami, Surindro Suparso, akibat kecelakaan pesawat di perairan Biak pada tahun yang sama, Megawati sempat berupaya merajut kembali pendidikannya dengan masuk ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) pada 1971.

        Nahas, asa tersebut kembali kandas. Megawati terpaksa keluar dari UI pada tahun 1972. Tantangan yang dihadapinya saat itu bukan sekadar bayang-bayang tekanan rezim yang belum surut, melainkan juga kesulitan ekonomi keluarga yang menjerat pasca-transisi kekuasaan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: