Standard Chartered Siapkan Investasi Ekonomi Biru, Laut RI Makin Digenjot

Kemitraan antara sektor perbankan dan organisasi non-pemerintah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026), Standard Chartered bersama Konservasi Indonesia (KI) mempertemukan pelaku industri, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan untuk membahas peluang pendanaan ekonomi biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengelolaan sumber daya laut kini tidak lagi hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong ekspor, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut merupakan salah satu aset ekonomi terbesar yang dimiliki Indonesia. Ekonomi biru bukan hanya tentang melindungi sumber daya laut, tetapi juga tentang bagaimana mentransformasikannya menjadi nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat," ujar Trenggono.

Untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini menguji enam Program Prioritas Nasional. Program tersebut meliputi Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, pengembangan Tambak Udang Terintegrasi, budidaya perikanan berbasis desa, modernisasi armada tangkap, hingga pencapaian swasembada garam nasional.

Selain pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas kelautan, khususnya rumput laut.

Melalui penyusunan Indonesia Seaweed Development Action Plan 2026–2030 bersama Bappenas dan Kementerian Perindustrian, pemerintah menargetkan komoditas rumput laut tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

"Keberhasilan industri rumput laut tidak lagi diukur dari seberapa banyak kita memanen, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang mampu kita ciptakan melalui teknologi, pengolahan, inovasi, dan manufaktur," kata Trenggono.

Dari sisi pembiayaan, pengembangan ekonomi biru membutuhkan dukungan sektor keuangan global serta indikator pemulihan lingkungan yang jelas dan terukur.

Managing Director, Head of Coverage Standard Chartered Indonesia, Amit Verma, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemimpin pasar ekonomi biru di kawasan. Menurutnya, dibutuhkan instrumen pembiayaan yang fleksibel untuk menjembatani kebutuhan modal di sektor akuakultur dan rantai pasok.

"Untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan inovasi pembiayaan, kemitraan yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, serta investasi pada rantai nilai yang berkelanjutan," kata Amit.

Sementara itu, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menekankan pentingnya memastikan dampak ekologis dapat diukur dalam setiap alokasi modal.

Baca Juga: Kejar Target Ekonomi 6% di 2027, Wamenko Drajad Dapat 8 Tugas Khusus dari Airlangga

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV

Menurutnya, pertumbuhan skema blended finance di sektor komoditas laut harus tetap berjalan seiring dengan penerapan standar konservasi.

"Ekonomi biru Indonesia hanya akan tumbuh jika konservasi dan pembiayaan berjalan seiring. Instrumen keuangan berkelanjutan yang diusung KI menunjukkan bahwa pembiayaan bisa menghasilkan capaian lingkungan yang terukur sekaligus manfaat ekonomi," jelas Meizani.

Dukungan pendanaan untuk sektor ini sebelumnya ditandai dengan komitmen US$5 juta dari Standard Chartered Foundation melalui program Oceans of Opportunity. Program regional tersebut menyasar pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja berbasis riset di sektor kelautan bagi generasi muda Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari kolaborasi strategis antarlembaga, KKP bersama mitra keuangan global kini memfokuskan investasi pada pengembangan akuakultur di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, sistem rantai pendingin (cold chain), teknologi keterlacakan (traceability), serta industri pengolahan hasil laut yang berorientasi ekspor.