Bukan Salah Gibran atau Jokowi, Kepala Bakom Syahganda Sebut Turunnya Rating Prabowo karena Ini

Pengamat politik senior Syahganda Nainggolan, yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, menyoroti penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda menilai perubahan tingkat kepuasan tersebut tidak berkaitan dengan menurunnya pamor mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada komunikasi pemerintah yang dinilai belum mampu menjelaskan capaian dan arah kebijakan Prabowo kepada masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Syahganda dalam siniar Total Politik yang tayang pada 23 September 2026. Ketika menyampaikan hal ini, Syahganda belum dilantik oleh Prabowo sebagai Kepala Bakom RI.

"Orang pasti akan melupakan (pemimpin yang lama). Siapapun di Indonesia begitu. Sekarang orang semua (fokus ke) Prabowo. Jadi enggak ada urusan dengan Jokowi turun, Prabowo turun," tegas Syahganda.

Ia juga menilai Gibran bukan faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini. Menurut Syahganda, perhatian masyarakat kini lebih tertuju kepada Prabowo sebagai pemegang kendali utama pemerintahan.

Syahganda mengatakan persoalan komunikasi menjadi salah satu titik lemah pemerintahan Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Di sisi lain, ia menilai kinerja dan arah kebijakan Prabowo relatif baik. Syahganda juga menyoroti keberanian Prabowo melakukan perubahan paradigma menuju negara yang lebih hadir bagi masyarakat.

Namun, menurut dia, capaian tersebut tidak diikuti dengan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan kebijakan pemerintah secara efektif kepada publik.

"Secara relatif menurut saya semua bagus. Yang tidak bagus itu komunikasinya. Tim komunikator di sebelah Presiden tidak bisa membantu meyakinkan publik tentang pencapaian-pencapaian," ungkapnya.

Syahganda mencontohkan klaim pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sebesar 5,6 persen yang disebutnya justru mendapat keraguan dari sejumlah lembaga, termasuk LPM UI.

Menurut dia, kondisi tersebut semestinya dapat direspons melalui penjelasan yang lebih komprehensif dari tim komunikasi pemerintah sehingga publik memperoleh pemahaman yang lebih utuh.

Syahganda kemudian membandingkan pola komunikasi di sekitar Prabowo dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Ia menilai kesalahan atau pernyataan yang disampaikan seorang pemimpin dalam situasi tertentu tidak selalu menjadi persoalan besar apabila segera direspons oleh tim di sekelilingnya.

Syahganda menyebut hal tersebut menjadi salah satu pembeda dalam pola komunikasi pemerintahan Trump.

Baca Juga: Rocky Gerung dkk Gelar Rapat Pertama, Wantimpres Bahas Mekanisme Kerja hingga Rencana 6 Bidang

"Donald Trump itu hebatnya, wakil presidennya, menteri-menterinya, dan tim medianya bergerak gercep (gerak cepat). Ketika ada omongan bosnya yang bisa dimainkan orang, mereka langsung masuk (mengklarifikasi). Nah, di sini (Istana Prabowo) kurang terurus," jelas Syahganda.

Menurutnya, lemahnya komunikasi dapat menciptakan jarak antara kinerja pemerintah dengan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.

Syahganda menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lingkaran terdekat Presiden. Ia mendorong adanya pembenahan strategi komunikasi agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara lebih baik dan tidak terus menimbulkan persepsi yang berbeda dari tujuan awal kebijakan tersebut.