Soal Gestur Prabowo Tak Salami Jokowi, Prof. Sulfikar Amir: Kita Harus Keluar dari Obrolan Dua Orang Ini

Gestur Presiden Prabowo Subianto yang terlihat melewati Joko Widodo tanpa berjabat tangan dalam peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2026 menjadi sorotan. Sosiolog sekaligus Associate Professor di School of Social Sciences, Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., menilai tindakan tersebut dapat mencerminkan ketidaknyamanan di antara keduanya.

Pandangan itu disampaikan Sulfikar saat berbincang dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada 13 Oktober 2026. Dalam acara tersebut, mantan Ketua KPK Abraham Samad menyoroti momen yang memicu spekulasi mengenai hubungan politik Prabowo dan Jokowi.

"Saya kira itu adalah gestur yang bersifat universal. Menolak untuk berjabat tangan itu kan sebuah indikasi ada kondisi yang sedang tidak nyaman di antara orang ini," jelas Sulfikar.

Menurut Sulfikar, gestur tersebut perlu dilihat dalam konteks dinamika politik kedua tokoh. Ia menilai hubungan Prabowo dan Jokowi telah mengalami keretakan akibat persaingan pengaruh dan dominasi kekuasaan.

Prabowo saat ini memegang kekuasaan secara formal sebagai presiden. Namun, menurut Sulfikar, Jokowi masih memiliki pengaruh dan sumber daya politik yang turut membentuk dinamika hubungan keduanya.

Meski demikian, Sulfikar mengingatkan agar publik dan media tidak terus-menerus memusatkan perhatian pada gestur personal kedua tokoh tersebut. Ia menilai Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang lebih mendesak untuk dibahas dan diselesaikan.

"Kita harus keluar dari obrolan tentang dua orang ini. Kalau misalnya dua-duanya tidak mau jabat tangan, ya biarkan saja. Kita cari orang yang mau berjabat tangan, mau bekerja sama, dan mau berdiskusi dengan baik," tegasnya.

Baca Juga: Sosiolog NTU Singapura Prediksi Kongsi Politik Jokowi-Prabowo Segera jadi Konflik Terbuka

Sulfikar menyebut sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari kondisi ekonomi kelas menengah hingga masalah pendidikan dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan.

Ia pun mengajak masyarakat sipil dan kalangan intelektual untuk mengalihkan perhatian dari perseteruan elite menuju pembahasan yang berorientasi pada solusi. Menurutnya, wacana politik perlu memberi ruang bagi kerja sama dan gagasan yang menjawab persoalan nyata masyarakat.