Wacana Pansus Ijazah Gibran, PKS: Wajar Rakyat Butuh Kejelasan!

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sorotan setelah muncul wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR RI.

Mardani menilai masyarakat wajar mengharapkan kejelasan atas persoalan tersebut. Menurutnya, fakta hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lebih lanjut.

"Semua mungkin. Tapi fakta hukum MK sudah ada. Sebagai bangsa yang taat hukum, wajar kalau publik berharap ada kejelasan. Mas Gibran juga bisa punya hak menjelaskan," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: Mantan Ketua MK Soroti Fufufafa, Sebut Bisa Jadi Dasar Pemakzulan Gibran

Ia menegaskan bahwa harapan masyarakat agar persoalan tersebut ditindaklanjuti merupakan hal yang masuk akal. Mardani menilai kejelasan diperlukan agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak terus berlarut-larut.

"Harapan publik fakta hukum ini ditindaklanjuti juga masuk akal," ujarnya.

Pernyataan Mardani muncul di tengah pembahasan mengenai langkah yang dapat diambil DPR untuk merespons persoalan ijazah Gibran. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembentukan pansus guna menelaah persoalan tersebut lebih lanjut.

Wacana itu berkembang setelah putusan MK menyinggung persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah pihak untuk mendorong tindak lanjut melalui lembaga negara.

Selain wacana pansus, sejumlah kelompok masyarakat juga telah mendatangi fraksi-fraksi di DPR untuk menyampaikan aspirasi mereka. Salah satunya adalah Aliansi Keadilan dan Masyarakat (AKSI), yang meminta Fraksi PKB menginisiasi hak angket terkait persoalan ijazah Gibran.

Di tengah berbagai desakan tersebut, Mardani menekankan pentingnya kejelasan hukum. Ia juga menyebut Gibran memiliki hak untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.