Bom Waktu Dendam Masa Lalu, Isu Pemakzulan Gibran Dinilai Jadi Pintu Masuk Kehancuran Dinasti Jokowi

Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dengan wacana pemakzulan (impeachment)  diyakini menyimpan agenda yang jauh lebih kelam dan berskala besar. Gerakan pelengseran ini diduga bukan murni sekadar mempersoalkan administrasi ijazah sekolah menengah atas (SMA) sang wapres, melainkan sebuah skenario balas dendam politik untuk membumihanguskan sisa-sisa dinasti Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Politik, Tony Rosyid melihat bahwa gelombang kemarahan yang digulirkan oleh kelompok masyarakat sipil dan tokoh-tokoh politik tertentu tidak lepas dari rekam jejak panjang selama satu dekade pemerintahan dari Jokowi.

Baca Juga: Konspirasi Pemakzulan Gibran? PDIP, Demokrat dan NasDem Diprediksi Bakal Ketiban Durian Runtuh

Ia mengklasifikasikan gerakan ini ke dalam motif affectual action (tindakan afektual). Motif ini murni digerakkan oleh luapan emosi, sentimen pribadi dan akumulasi kekecewaan di masa lampau.

"Ini datang dari pihak-pihak yang secara historis punya masalah dengan Jokowi. Hal itu terutama saat dia berkuasa 10 tahun," ungkap Tony, dikutip Rabu (14/10/2026).

Selama memegang tampuk kekuasaan, gaya kepemimpinan mantan presiden itu tentu meninggalkan luka politik bagi sejumlah faksi yang terpinggirkan. Kekecewaan yang telah terpendam bertahun-tahun itu kini menemukan momentum emasnya.

Menurut Tony, kemarahan kolektif ini bermetamorfosis menjadi kekuatan emosional yang sangat dahsyat, yang bertujuan tak sekadar untuk menjatuhkan anaknya, tetapi untuk menamatkan riwayat politik seluruh trah Jokowi.

Tony memaparkan bahwa jika skenario pemakzulan ini berhasil dieksekusi, maka efek dominonya akan sangat merugikan posisi sang mantan presiden. Jatuhnya Gibran akan secara otomatis menggeser arah lampu sorot publik kembali ke arah kelemahan-kelemahan sistemik selama masa pemerintahan dari Jokowi.

Konsekuensi pertama dari lengsernya sang wapres adalah isu publik akan kembali terkonsentrasi untuk menelanjangi kekurangan istana dan orang-orang di lingkaran terdekat Jokowi. Ini akan menjadi masa yang sangat merepotkan bagi klan Solo.

Hal itu karena setiap dosa politik di masa lalu akan dikorek kembali sebagai amunisi perlawanan. Isu ijazah bisa jadi nyatanya hanyalah sekadar kotak pandora untuk mengakhiri sebuah hegemoni politik keluarga dari Jokowi.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Ia mengatakan pada prinsipnya, pemerintah sebagai eksekutif, menghormati lembaga kekuasaan kehakiman alias yudikatif dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach ya kan, dari pasangan Prabowo-Gibran," kata Syahganda.

Ia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Syahganda menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: Gibran Lengser Hanya 'Kalau Prabowo Mau'

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.