Denny Indrayana Akui Pemakzulan Gibran Tak Mudah, Minta PKS Berani Memulai

Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan perkara mudah bagi kelompok yang mempersoalkan persyaratan pendidikannya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengakui jalan politik yang harus ditempuh sangat berat, tetapi ia berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menjadi pihak yang memulai langkah tersebut.

Harapan itu disampaikan Denny ketika menghadiri pertemuan bersama Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Ia meminta partai tersebut tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, melainkan ikut mendorong tindak lanjut melalui jalur konstitusional.

Denny memahami bahwa pemakzulan membutuhkan dukungan politik yang besar. Ia bahkan menyinggung kebutuhan dukungan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mengakui bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kelompok masyarakat sipil.

"Harapan pada PKS itu tidak kecil. Kita tadi ditanya, apakah memungkinkan. Kan berat sekali itu kalau sampai pemakzulan di MPR 2/3, 3/4. Kalau tidak ada yang mulai, nggak ada yang bergerak," kata Denny.

Menurutnya, langkah politik membutuhkan pihak yang bersedia memulai meskipun hasil akhirnya belum tentu sesuai harapan. Denny menilai pergerakan partai lain dapat mengikuti apabila ada pihak yang lebih dahulu mengambil inisiatif.

"Ya bismillah setelah ini akan PKS gitu, memecahkan telur. Setelah itu fraksi yang lain bergerak," ujarnya.

Denny juga menggambarkan situasi politik saat ini sebagai kondisi ketika banyak pihak masih menunggu sikap pihak lain. Ia menyinggung bagaimana partai-partai mempertimbangkan arah politik pimpinan koalisi maupun pemerintah sebelum menentukan langkah.

"Kalau semuanya wait and see ibarat pertandingan sepak bola, ini nunggu di depan gawang ini. Akhirnya nggak ada yang nendang," lanjutnya.

Bagi Denny, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dokumen ijazah Gibran. Ia menilai ada persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan yang perlu ditindaklanjuti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Wacana Pansus Ijazah Gibran, PKS: Wajar Rakyat Butuh Kejelasan!

Namun, putusan MK tersebut perlu ditempatkan secara tepat. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, tetapi menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasinya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Denny sendiri menyebut persoalan itu sebagai dugaan cacat administratif dan manipulatif yang menurutnya terjadi secara terstruktur dan sistematis. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Denny dan kelompok pemohon, bukan penetapan bahwa Gibran terbukti melakukan manipulasi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya menerima aspirasi yang disampaikan GMKR dan Denny. Ia menegaskan PKS siap menjadi jembatan bagi aspirasi publik serta meminta Fraksi PKS di DPR membangun komunikasi dengan fraksi lain.

Kholid menyebut komunikasi politik diperlukan untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa dan menjaga marwah kelembagaan negara. Meski demikian, pernyataan tersebut belum menunjukkan keputusan resmi PKS untuk memulai proses pemakzulan Gibran.

Denny berharap PKS dapat menjadi salah satu inisiator agar pembahasan persoalan tersebut tidak berhenti pada pernyataan dan saling menunggu. Ia menilai keberanian mengambil langkah awal menjadi penting ketika dukungan politik yang lebih luas masih harus dibangun.

Kini, dorongan Denny bertemu dengan sikap PKS yang menyatakan siap menjembatani aspirasi dan membangun komunikasi lintas fraksi. Apakah komunikasi tersebut akan berkembang menjadi langkah politik menuju pemakzulan Gibran masih bergantung pada keputusan partai-partai dan proses konstitusional yang berlaku.