Ini Skenario Terpuruk Jika Status Gibran Masih 'Ngambang' Pasca Putusan MK

Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden masih mendapat sorotan tajam menyusul polemik ketiadaan bukti ijazah setingkat SMA di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Dr. Selamat Ginting, mengeluarkan peringatan keras terkait ancaman stabilitas negara jika persoalan ini dibiarkan berlarut.

Tampil dalam siniar Madilog di kanal Forum Keadilan TV, Selamat Ginting membeberkan potensi eskalasi krisis yang tidak bisa dianggap remeh, mulai dari jatuhnya banyak "korban" secara politik hingga ancaman kejatuhan dinasti politik layaknya sejarah di Nepal.

Menurut Selamat Ginting, keengganan untuk menyelesaikan skandal ketiadaan bukti ijazah SMA—sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum putusan MK, bukan sekadar masalah administratif, melainkan krisis legitimasi dan kepercayaan publik.

Ia menegaskan bahwa jika Gibran terus dipertahankan di posisinya dengan status quo yang penuh ketidakpastian, hal tersebut berpotensi menimbulkan terlalu banyak "korban".

Dampaknya diprediksi akan merusak sendi-sendi institusional, memicu instabilitas sosial, dan pada akhirnya mengganggu soliditas jalannya roda pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kritik Ginting semakin tajam ketika membenturkan polemik elite politik ini dengan realitas penderitaan masyarakat di akar rumput.

Berdasarkan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebanyak 75 persen masyarakat Indonesia saat ini mengalami stres menghadapi situasi ekonomi dan sosial.

Krisis lapangan kerja menjadi sorotan utama. Kondisi negara dinilai sangat memprihatinkan ketika banyak sarjana berijazah sah harus bersusah payah mencari pekerjaan, bahkan sampai terpaksa melamar menjadi petugas penyapu jalan.

Menurut Ginting, disparitas antara penderitaan rakyat dan skandal ijazah pemimpin ini menciptakan bom waktu sosial yang tidak main-main.

Ginting memberikan peringatan pamungkas berupa analogi sejarah jatuhnya monarki di Nepal. Ia menyarankan agar keluarga Solo (keluarga Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto benar-benar mempertimbangkan hipotesis terburuk ini.

"Kalau Gibran tak mundur jadi wapres, saya khawatir, keluarga Solo dan Gibran bisa dinepalkan. Ini hipotesis yang harus jadi pertimbangan keluarga Solo dan Presiden Prabowo," tegasnya.

Istilah Dinepalkan merujuk pada revolusi dan tekanan rakyat Nepal yang akhirnya memaksa dinasti politik atau kerajaan turun takhta secara tragis akibat akumulasi kemarahan publik.

Ginting memperingatkan, dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja, skenario "Dinepalkan" ini bisa menjadi kenyataan pahit bagi rezim jika legitimasi pemimpin terus dipertanyakan oleh rakyatnya sendiri.