Soal Gibran, Megawati Disebut Tak Akan Mudah Mengalah

Publik tengah mempertanyakan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menyarankan agar publik menunggu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026.

"Saran saya mari kita tunggu pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati yang dijadwalkan tanggal 17 Oktober nanti. Apakah jadi terlaksana atau tidak? Kalau terlaksana apa deal politiknya? dan kalau tidak berarti apa? Dampaknya," katanya.

Menurut Hersubeno, satu hal yang pasti adalah rabowo tidak akan mudah meminta Megawati membiarkan kader-kader PDIP berada dalam posisi yang harus bertanggung jawab kepada Gibran.

"Satu hal yang pasti Presiden Prabowo tidak mungkin bisa memaksa Ibu Megawati membiarkan para kadernya menjadi menteri di bawah Gibran," tandasnya.

Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang menyoroti syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang dinilai meyakinkan berupa ijazah, diploma, maupun sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat.

Baca Juga: 'Gibran Itu Saham Gorengan', Perbandingan dengan Megawati Tuai Perhatian

Majelis juga menyinggung bahwa dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan hanya menunjukkan keikutsertaan atau kehadiran dalam pendidikan, bukan bukti kelulusan. Meski demikian, MK tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa tersebut.

Selain itu, MK menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi berada dalam ranah sengketa hasil pemilu mengingat Gibran telah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pemeriksaan substansi lebih lanjut.