Amien Rais Wanti-Wanti Prabowo: Lobi Jokowi Agar Gibran Mundur dan Hindari People Power

Tokoh nasional Amien Rais menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam merespons desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendorong Prabowo berkomunikasi langsung dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kemungkinan Gibran mundur dari jabatannya.

Menurut Amien, keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan wakil presiden dinilai sulit terjadi tanpa restu atau dorongan dari Jokowi. Karena itu, ia meminta Prabowo mengambil inisiatif politik untuk membujuk Jokowi agar putranya bersedia mengundurkan diri secara sukarela.

Amien juga menyoroti polemik persyaratan pendidikan Gibran yang masih berlanjut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai keputusan tersebut belum meredakan kekecewaan masyarakat.

"MK tidak meredakan polemik mengenai pendidikan Gibran. Sebaliknya, kekecewaan masyarakat justru semakin meluas," kata Amien, dikutip Rabu (14/10/2026).

Ia menilai komunikasi antara Prabowo dan Jokowi diperlukan untuk merespons ketegangan politik yang berkembang. Menurut pandangannya, langkah tersebut juga penting untuk mencegah eskalasi aksi massa maupun benturan horizontal di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, sebelumnya menyatakan pemerintah menghormati putusan lembaga yudikatif. Ia juga berpandangan bahwa polemik administratif pencalonan tidak otomatis menjadi dasar hukum yang sah untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden.

Baca Juga: Politisi PSI Sebut Dosa Gibran di Mata Lawan Cuma Satu: Dampingi Prabowo

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar Syahganda merespons dinamika hukum dan politik yang terus bergulir.

Pernyataan Amien dan Syahganda menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai langkah yang perlu ditempuh untuk merespons polemik Gibran. Namun, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden tetap harus mengacu pada mekanisme dan persyaratan konstitusional.