Pemerintahan Prabowo Masih Bertahan Meski Diselimuti Isu Kerusuhan, Syahganda Gambarkan Seperti Game of Thrones

Ketua Dewan Direktur Great Institute yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan analisisnya mengenai dugaan adanya skenario terstruktur yang dirancang untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Hal tersebut ditegaskan Syahganda dalam bincang-bincang di kanal YouTube Forum Keadilan TV bersama Darmawan Sepriyossa. Menurut Syahganda, indikasi skenario ini mencuat dari bocornya rapat internal relawan yang dihadiri Joko Widodo, di mana Budi Arie melontarkan wacana mengenai kemungkinan "patahan sejarah" atau discontinue of history.

"Patahan sejarah itu artinya revolusi. Budi Arie memprediksi dan secara instingtif yakin bahwa Prabowo tidak sampai 2029. Sebagai politisi, itu pasti ada motif politik di baliknya, sebuah agenda agar kelompok mereka bisa kembali mengambil alih kekuasaan," ujar Syahganda pada 31 Agustus 2026, sebelum menjadi Kepala Bakom.

Syahganda menjelaskan bahwa wacana pergantian kekuasaan di tengah jalan ini sejalan dengan operasi agitasi dan propaganda (agitprop) yang terjadi di lapangan. 

Ia mencontohkan upaya penciptaan kondisi chaos menjelang 27 Agustus 2026, yang dibangun melalui narasi provokatif di media sosial, isu darurat sipil, hingga rencana mobilisasi massa ke Jakarta.

Menurut analisisnya, aksi yang dirancang untuk menciptakan kekacauan tersebut gagal membesar karena operasi intelijen dan kepolisian di era Prabowo bergerak cepat. Pemblokiran aliran dana dan pelacakan rekening donatur aksi membuat logistik pergerakan massa lumpuh.

Syahganda menilai serangan bertubi-tubi terhadap pemerintahan saat ini murni merupakan pertarungan elite ala Game of Thrones, bukan gerakan murni dari rakyat. 

Baca Juga: Kasus Ijazah Tetap Jalan Meski Jokowi dan Iriana Temui Prabowo, Ini Kata Analis Militer

Menurutnya, kelompok oligarki dan pihak yang kehilangan kenyamanan merasa terancam oleh kebijakan tegas Prabowo di awal masa pemerintahannya, seperti penertiban tambang ilegal, penolakan pemutihan jutaan hektare lahan sawit bermasalah, dan penegakan UUD 1945 Pasal 33.

Melihat bahaya dari narasi makar terselubung ini, Syahganda menyoroti sikap Joko Widodo yang dinilai membiarkan wacana percepatan kekuasaan dibahas di hadapannya tanpa bantahan. 

Ia memperingatkan bahwa manuver elite ini telah memancing kemarahan basis pendukung militan Prabowo di akar rumput.