Kini Wapres Terancam Mundur, Syahganda Pernah Bicara Skenario Gibran Gantikan Prabowo

Polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah perubahan arah kritik publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai perhatian masyarakat dalam dua pekan terakhir lebih banyak tertuju kepada Jokowi dan Gibran.

Dalam siniar Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud mengamati bahwa Prabowo dan partai-partai koalisi relatif tidak menjadi sasaran kritik. Menurut dia, polemik dokumen penyetaraan ijazah Gibran juga telah menggeser perhatian publik dari persoalan lainnya.

"Dengan kegaduhan ini, kritik-kritik kepada Pak Prabowo dua minggu terakhir ini tidak ada. Semua serangan ke Pak Jokowi dan Gibran. Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri," ungkap Mahfud.

Sebelum polemik ijazah menjadi perhatian luas, muncul pula dugaan mengenai manuver politik yang bertujuan mengantarkan Gibran menggantikan Prabowo sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Ketua Dewan Direktur Great Institute yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, pernah menyampaikan analisis tersebut dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV bersama Darmawan Sepriyossa pada 31 Agustus 2026. Saat itu, Syahganda belum menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Syahganda, politikus dan aktivis Indonesia yang kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sejak 2 Oktober 2026, menilai terdapat perbedaan prioritas antara pemerintahan Prabowo dan kelompok politik yang dikaitkannya dengan Jokowi.

Menurut Syahganda, ketika Prabowo menjalankan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, terdapat kelompok elite yang justru berorientasi pada perebutan kekuasaan.

"Ini kan Game of Thrones. Kalau kita lihat Presiden Jokowi waktu dia berkuasa berkali-kali menganjurkan orang nonton film Game of Thrones. Di kepala mereka itu bagaimana caranya power itu pindah atau mereka tetap mengontrol singgasana. Tidak ada urusan dengan politik rakyat," tegas Syahganda.

Ia mengaitkan analisisnya dengan beredarnya video pertemuan internal relawan yang dihadiri Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Budi Arie disebut melontarkan wacana mengenai "percepatan" dan "patahan sejarah" sebelum 2029.

Syahganda menafsirkan istilah "patahan sejarah" atau discontinue of history sebagai gerakan revolusioner atau makar konstitusional untuk mengakhiri pemerintahan Prabowo sebelum masa jabatannya berakhir.

Ia juga menilai pernyataan Budi Arie bukan sekadar analisis, melainkan berkaitan dengan agenda politik kelompoknya.

"Intinya geng Jokowi yang pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi (presiden). Kalau Soeharto dulu turun kan Habibie jadi presiden. Jadi motif dia pasti motif politik," jelas Syahganda.

Lebih lanjut, Syahganda menduga upaya delegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo telah dilakukan melalui agitasi dan propaganda. Ia menyinggung upaya menciptakan situasi kacau menjelang 27 Agustus 2026 yang, menurut penilaiannya, bertujuan menekan kepuasan publik terhadap Prabowo dan memicu instabilitas nasional.

Baca Juga: Kasus Ijazah Tetap Jalan Meski Jokowi dan Iriana Temui Prabowo, Ini Kata Analis Militer

Syahganda mengingatkan masyarakat agar membedakan kritik yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat madani dari agitasi yang menurutnya didorong oleh ambisi politik kelompok tertentu.

"Yang paling penting rakyat ini tahu bahwa agenda-agenda mereka itu mengejar kekuasaan murni (ansich). Negara tidak boleh lengah terhadap permainan dan intrik perampasan kekuasaan yang bekerja dalam gelap," pungkasnya.